Dalam raperda itu nantinya, lanjut dia, kemungkinan areal pelabuhan usaha doking kapal serta terminal khusus lainnya akan dievaluasi secara total oleh pemerintah kabupaten.

“Ketika nantinya dibahas raperda itu di DPRD, kami sudah ada bahan dari tinjauan lapangan ini. Nanti tidak serta merta yang disampaikan pemerintah kita aminkan. Kami DPRD juga pastinya akan mencoba menelaah satu persatu pasal perpasal dalam raperda yang diajukan nantinya," ucap Dadang.

Dia menegaskan, DPRD dalam pekan ini melakukan peninjauan sejumlah usaha pelabuhan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari sejumlah pengaduan masyarakat bahwasanya banyak pelabuhan yang ada di Kotim ini tidak berizin.Lebih parah lagi mengabaikan keamanan dalam pemanfaatan pelabuhan itu sendiri.

“Selain sebagai bahan dari pembahasan RDTR nanti kami juga sekaligus menekankan bahwa keselamatan kerja, legalitas usaha pelabuhan, pemberdayaan tenaga kerja juga wajib dilakukan. Makanya kami meninjau langsung sudah sesuai tidak apa yang mereka sampaikan setiap ada pertemuan dengan pemerintah kabupan itu dengan fakta lapangan," tegasnya.

Sementara itu Hansen menyebutkan kalau mereka beroperasi dengan izin yang terbit pada 2018 dengan jangka waktu 10 tahun.

"Lokasi lain tidak ada, hanya di sini saja, dan kita yang pekerjakan tenaga kerja lokal," tegasnya. (NACO/B-7)