Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DKPP: Mendagri Tidak Mengintervensi soal Pemecatan Evi Novida Ginting

  • Oleh Teras.id
  • 29 Juli 2020 - 23:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berupaya mengintervensi pemecatan Evi Novida Ginting sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Hal itu disampaikan Muhammad usai audiensi antara DKPP dengan Mendagri di gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 29 Juli 2020.

“Pak Mendagri tidak pernah nanya. Sekali lagi, bahasa Pak Dirjen, beliau sangat menghargai independensi, karena itu bagian daripada pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi DKPP. Beliau secara formil dan informil tidak pernah menanyakan kasus itu,” ujarnya.

Berdasarkan putusan DKPP pada 18 Maret 2020 lalu, Evi Novida Ginting dicopot dari jabatannya sebagai komisioner KPU secara tidak hormat oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020.

Namun Evi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pemecatan itu. Hingga pada 23 Juli 2020, PTUN membatalkan keputusan pemecatan tersebut disertai perintah agar Presiden Jokowi memulihkan jabatan Evi sebagai Komisioner KPU.

Muhammad mengatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, termasuk bagi presiden, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Menurutnya, keputusan Jokowi memecat Evi sudah tepat, lantaran sudah kewajiban presiden untuk menindaklanjuti putusan DKPP.

Mengenai pertemuannya dengan Mendagri, Muhammad mengatakan bahwa memang ada diskusi soal pemecatan Evi Novida Ginting, tetapi itu sekedar pemberitahuan dari DKPP untuk Mendagri.

Menurutnya, tidak ada upaya intervensi ataupun pertanyaan dari Mendagri yang mengusik independensi DKPP.

“Ya intinya kita sampaikan bahwa putusan DKPP itu dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu disebutkan bahwa putusan DKPP itu final dan mengikat. Mengikat bagi siapa Bagi Presiden, bagi KPU, atau Bawaslu untuk menjalankan,” ujarnya. (TERAS.ID)

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Sediakan 4 Jalur Pelaporan Gratifikasi dan Pungli

Pemko Palangka Raya Sediakan 4 Jalur Pelaporan Gratifikasi dan Pungli

  • 02 Mei 2024 - 12:10 WIB
Kolombia Putus Hubungan dengan Israel Akibat "Genosida" di Jalur Gaza

Kolombia Putus Hubungan dengan Israel Akibat "Genosida" di Jalur Gaza

  • 02 Mei 2024 - 12:00 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Satgas Saber Pungli Bekerja Optimal

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Satgas Saber Pungli Bekerja Optimal

  • 02 Mei 2024 - 11:50 WIB
Jadwal Proliga 2024: Duel Sengit Antara LavAni Melawan STIN BIN

Jadwal Proliga 2024: Duel Sengit Antara LavAni Melawan STIN BIN

  • 02 Mei 2024 - 11:40 WIB
Dewan Harap Tenaga Medis Terpenuhi Hingga Wilayah Terpencil

Dewan Harap Tenaga Medis Terpenuhi Hingga Wilayah Terpencil

  • 02 Mei 2024 - 11:30 WIB
PGA : 348 Kali Gempa Hembusan Terjadi di Puncak Gunung Ile Lewotolok

PGA : 348 Kali Gempa Hembusan Terjadi di Puncak Gunung Ile Lewotolok

  • 02 Mei 2024 - 11:20 WIB
Legislator Kapuas ini Apresiasi Pelaksanaan Bimbingan Manasik CJH

Legislator Kapuas ini Apresiasi Pelaksanaan Bimbingan Manasik CJH

  • 02 Mei 2024 - 11:10 WIB
Pemko Palangka Raya Punya Aplikasi SaPa untuk Awasi Kinerja ASN

Pemko Palangka Raya Punya Aplikasi SaPa untuk Awasi Kinerja ASN

  • 02 Mei 2024 - 11:00 WIB
Luis Enrique Optimistis Mampu Tekuk Dortmund di Leg Kedua

Luis Enrique Optimistis Mampu Tekuk Dortmund di Leg Kedua

  • 02 Mei 2024 - 10:45 WIB
ASN Lulus Pelatihan GTA Diminta Hadirkan Inovasi Layanan Publik Digital

ASN Lulus Pelatihan GTA Diminta Hadirkan Inovasi Layanan Publik Digital

  • 02 Mei 2024 - 10:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri