Dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu, 2 September 2020, hakim MK Arief Hidayat menolak mengomentari revisi UU MK. Arief mengatakan hakim konstitusi terikat pada kode etik yang melarang mengomentari UU yang potensial menjadi perkara.

"Saya dilarang kode etik bicara soal itu. Karena ini potensial menjadi perkara di MK," kata dia. Tempo mencoba menghubungi Ketua Panja RUU MK Adies Kadir, tetapi tak direspons. Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh belum menjawab pertanyaan terkait kesamaan poin revisi dengan hasil kajian MK.

Politikus Partai Amanat Nasional itu hanya mengatakan proses revisi UU MK sudah sesuai UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ia juga membantah DPR memiliki kepentingan terkait sejumlah UU yang diuji di MK.

"Saya tidak melihat terkait hal tersebut, saya memandang revisi UU MK untuk memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi," kata Pangeran kepada Tempo, Rabu, 2 September 2020.

Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda mengatakan, proses revisi UU MK menunjukkan adanya kemunduran konstitusi di Indonesia. Ia mengatakan Kode Inisiatif akan mengupayakan uji konstitusionalitas UU MK yang baru.

"Kode Inisiatif akan mengupayakan pengujian konstitusionalitas UU Mahkamah Konstitusi, baik dari segi formil maupun materiil," kata Violla dalam keterangannya, Rabu, 2 September 2020. (TERAS.ID)