Mendagri: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Lebih Banyak Dampak Positif

Oleh ANTARA
08 September 2020 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat sikap Kepolisian RI yang menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) selama tahapan Pilkada Serentak 2020 memberikan lebih banyak dampak positif dibanding dampak negatif, di antaranya untuk menghindari persepsi bahwa polisi menjadi alat politik.

"Lebih banyak positifnya karena persoalan yang ditangani Polri sangat banyak. Spektrum kasus yang ditangani Polri mulai dari pidum (pidana umum) sampai pidsus (pidana khusus)," kata Tito dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Tito yang juga Mantan Kapolri menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara menangani berbagai macam persoalan hukum pidana, seperti penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jika Polri tidak menunda proses hukum calon kepala daerah, dikhawatirkan antarkontestan pilkada akan saling melaporkan pesaingnya kepada kepolisian dengan motif untuk menjatuhkan elektabilitas.

"Kalau tidak dilakukan moratorium, semua bisa saling melaporkan lawan politiknya dan polisi jadi instrumen," kata Tito.

Menurut Tito, ketika calon kepala daerah diproses hukum oleh kepolisian, hal itu rentan dijadikan alat serangan politik oleh pesaingnya.

"Beda domain politk dan hukum. Isu dipanggil polisi bisa jatuhkan elektabilitas. Sikap Polri dengan moratorium karena tidak ingin Polri jadi instrumen menyerang kontenstan yang lain," ujarnya.

Terdapat perbedaan sikap antara Polri dan KPK dalam proses hukum calon kepala daerah selama Pilkada Serentak 2020 ini. Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri pada hari Senin (7/9) mengatakan bahwa KPK tidak akan menunda proses hukum, termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah.

Menurut Mendagri, sikap KPK karena lembaga antirasuah itu hanya spesifik menangangi kasus pidana korupsi, sedangkan Polri harus menangani lebih banyak kasus.

"Di Polri yang ditangani bukan hanya tipikor, bisa saja pencemaran nama baik, dugaan ijazah palsu, penipuan, penggelapan, dan pelanggaran UU ITE. Kalau KPK bersikap lain karena spesifiknya memang ke (penindakan) korupsi," kata Tito.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz menerbitkan surat telegram rahasia ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020 untuk mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari konflik kepentingan dan pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Seluruh jajaran Polri diminta tidak melakukan pemanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik bahwa Polri mendukung salah satu peserta pilkada. Penundaan dilakukan demi menjaga profesional dan netralitas seluruh anggota Polri selama pelaksanaan Pilkada 2020.

Adapun proses hukum yang diduga melibatkan peserta pilkada akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pilkada berakhir.

Apabila ada anggota atau penyidik yang melanggar hal tersebut, kata Idham, sanksi dengan diproses secara disiplin ataupun kode etik akan diberikan.

Akan tetapi, aturan penundaan tersebut tidak akan berlaku kepada peserta pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara, dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

ANTARA

TAGS:

#Pilkada #Mendagri #Calon Kepala Daerah #Proses Hukum

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

29 April 2024 - 01:00 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng membuka lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah dengan total hadiah mencapai Rp50 juta.

PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

28 April 2024 - 23:59 WIB

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mungkin dibutuhkan waktu 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, yang dibombardir dan dihancurkan oleh rezim Israel.

Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

28 April 2024 - 23:50 WIB

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) meminta masyarakat tidak menyebarkan video asusila pelajar di Sampit yang akhir-akhir ini viral.

10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

28 April 2024 - 23:40 WIB

Sebanyak 10 guru penggerak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah diangkat menjadi kepala sekolah dan 5 guru penggerak diangkat menjadi pengawas.

Disdik Kalteng Harap Mars dan Hymne Tingkatkan Semangat Pelajar !

28 April 2024 - 23:30 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng berharap lomba mars dan hymne pelajar berkah nantinya dapat meningkatkan semangat pelajar.

Wiyatno Ingatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

28 April 2024 - 23:20 WIB

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno, mengungkapkan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja di wilayah Kalteng.

PAN Siapkan Rojikinnor Maju Pilkada Murung Raya !

28 April 2024 - 23:10 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) menyiapkan kadernya H Rojikinnor maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Murung Raya.

Dinas Kesehatan Palangka Raya Sampaikan Pentingnya Konsumsi Air Putih Cegah Dehidrasi

28 April 2024 - 23:00 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Palangka Raya, drg Andjar Hari Purnomo, mengajak masyarakat untuk minum minimal 8 gelas air putih sehari guna mencegah terjadinya dehidrasi di tengah cuaca yang terik belakangan ini.

Kepala BGP Kalteng: 138 Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak di Kotim Disiapkan Menjadi Pemimpin Pendidikao

28 April 2024 - 22:50 WIB

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Tengah (Kalteng) I Ketut Sukajaya mengatakan ada 138 guru penggerak dan calon guru penggerak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) disiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan.

Disdik Kalteng Siapkan Sayembara Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah

28 April 2024 - 22:40 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng mengadakan sayembara pembuatan mars dan hymne pelajar Kalteng Berkah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia