BORNEONEWS, Jakarta - Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat dijamin konstitusi. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’.

Itu artinya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat harus berdasarkan undang-undang. Sebagai negara hukum, segala sesuatu berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah itu, ada undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat, antara lain, Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.

Peraturan terbaru yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat ialah Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2015. Peraturan itu memperluas produk hukum yang bisa dipakai untuk pengukuhan atau penetapan keberadaan hukum adat menjadi produk hukum daerah.Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1/2014, produk hukum daerah mencakup perda atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbagai keputusan.Pun DPR telah menyetujui RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. RUU ini akan memberi jaminan perlindungan dan pengakuan bagi keberadaan masyarakat hukum adat.