Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tensi Politik di Kotim Meningkat, Jhon Krisli: Pilihan Boleh Beda, Tapi Persatuan Harus Utama

  • Oleh Naco
  • 05 Oktober 2020 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Tensi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat. Bahkan saat ini di lapangan sudah dihembuskan mengenai isu negatif atau yang menyeret ke ranah SARA.

Kondisi demikian harus segera diredam karena berpotensi memancing keributan horizontal di kalangan masyarakat. 

"Saya melihat situasi demikian sudah mulai, tidak bisa dikompromi karena ada oknum-oknum yang sudah menghembuskan isu Sara kepada paslon yang bertarung di Pilkada Kotim maupun Pilgub Kalteng," kata Ketua Forum Kebangsaan Kabupaten Kotim, HM Jhon Krisli, Senin, 5 Oktober 2020.

Menurut tokoh masyarakat di Kotim tersebut, saat ini juga sudah saling serang di tingkat tim sukses dan pemenangan paslon dan itu tidak hanya terjadi di media sosial. Bahkan di kehidupan sehari-hari, itu terjadi sangat frontal. Situasi seperti ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan. Semuanya harus bisa menahan diri.

Matan Ketua DPRD Kotim ini menuturkan, berkaitan dengan dukungan dari sejumlah tokoh adat, kepala desa dan organisasi lainnya ke salah satu paslon, seharusnya tidak membawa nama organisasi untuk menjaga stabilitas daerah.

"Ini agar tidak memunculkan gejolak dan perdebatan di kalangan masyarakat bahkan di organisasi itu sendiri," cetusnya.

Misalnya, lanjut dia, kepala desa menyatakan dukungan, itu nyata dan tegas dilarang. Dia berpesan, supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada kepala desa atau damang kepala adat jika ingin mendukung, alangkah baiknya secara pribadi saja dan itu hanya dilakukan di bilik suara.

Ia juga menekankan kepada penyelenggara supaya bekerja sesuai koridor. Ini penting dilakukan agar memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat. 

Namun sebaliknya, jika penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak bekerja sebagaimana harapan publik, maka akan memunculkan polemik dan ketidakpercayaan. 

Menurutnya, dari ketidakpercayaan ini, sangat rentan menyebabkan kondisi politik sosial tidak baik di masyarakat. Begitu juga kepada ASN, kepala desa, damang, lembaga adat lainnya upayakan senetral mungkin, sehingga jika berpolitik jangan bawa organisasi.

Berita Terbaru