3. Peran Pemerhati Lingkungan Dicoret

Dalam Pasal 26 ayat 3 UU PPLH, pemerhati lingkungan termasuk dalam satu dari tiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. Tapi dalam Omnibus Law, tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal

Hanya saja, pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 26 ini. Bunyinya yaitu "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)."

4. Informasi yang Transparan

Dalam Pasal 26 ayat 2 UU PPLH, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi
yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam Omnibus Law, ketentuan ini dicoret.

5. Kriteria Penyusun Amdal

Dalam Pasal 28 UU PPLH, dokumen amdal wajib disusun oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Kriteria dan sertifikat kompetensinya pun sudah diatur dalam UU PPLH.

Contohnya, penyusun Amdal wajib memiliki kemampuan menyusun rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Tapi, aturan ini dihapus dan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP).

6. Komisi Penilai Amdal Dihapus

Salah satu perubahan drastis yaitu dihapuskannya komisi penilai amdal dalam Omnibus Law. Pasal 29, 30, dan 31 dalam UU PPLH yang mengatur komisi ini dicoret.

Selama ini, komisi inilah yang berisi gabungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam Pasal 30 UU PPLH, ada enam unsur yang menjadi anggota komisi.

Dari sisi pemerintah, diwakili oleh instansi lingkungan hidup dan teknsi terkait. Dari akademisi, diwakili pakar di bidang jenis usaha yang dilakukan dan pakar di bidang dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut.

Dari masyarakat yaitu mereka yang berpotensi terdampak, serta organisasi lingkungan hidup.

TERAS.ID