"Terlihat mulai dari revisi UU KPK yang sukses melumpuhkan lembaga antirasuah. Selanjutnya, Jokowi mulai melancarkan wacana-wacana besar mulai dari amandemen konstitusi, pemindahan ibukota dan pembuatan Omnibus Law," ujarnya.

Pemerintahan Jokowi saat ini, lanjut dia, seolah tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Sehingga, ujar Lucius, alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis.

Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE dan patroli siber secara diam-diam di akun medsos pribadi warga terus berlangsung.

"Negara mulai merasa bebas memasuki dunia privat warga. Tudingan hoax kepada warga di tengah ketertutupan informasi negara, menjadi cara baru negara menciptakan kondisi stabil," ujarnya.

Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktek kehidupan yang tidak demokratis.

Kebebasan sipil untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.

"Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujarnya. (TERAS.ID)