Dahulu warga desa tak pernah mempertimbangkan opportunity cost, bahwa mereka tidak pergi kerja karena harus ke tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa mereka harus mendapatkan kompensasi. Permasalahan ini tidak terlepas dari sikap calon pemimpin yang memilih jalan pragmatisme dengan menghamburkan jor-joran politik uang dengan segala bentuk untuk mendapatkan dukungan rakyat

Ketika calon kepala daerah mengandalkan money politic (politik uang) dalam memperebutkan suara rakyat demi kekuasaan, mereka bukan pemimpin yang sungguh-sungguh menomorsatukan kepentingan rakyatnya. Karena pemimpin tersebut merasa tidak ada hutang atau tidak ada beban lagi kepada rakyatnya yang memberikan suara sudah diganti dengan uang sebagai kompensasinya. Lagi pula, pemimpin yang terpilih dengan menggunakan money politik dapat saja dikatakan bukanlah pemenang sebenarnya melainkan bandarnya yang akan mempengaruhi roda pemerintahan.

Jika lewat proses ini calon kepala daerah terpilih, maka modal berbaur dengan kekuasaan, menciptakan tirani, yang dikhawatirkan akan menghambat proses reformasi birokrasi. Sehingga demokrasi dalam pilkada yang tergadai ini, lebih berpihak pada kelompok pemilik modal, bukan kesejahteraan rakyat. Ini juga berakibat lebih lanjut kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah yang terbentuk tentu menjadi bias pada kepentingan vested interest, bukan pada kepentingan publik. Dampaknya barang-barang publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur dan lain-lain tidak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang baik. 

Sehingga berbagai kalangan, dan atau ada calon kepala daerah yang menolak sekaligus mengkampanyekan bahayanya politik uang sebuah kewajaran karena rakyat sendirilah yang akan memikul konsekuensinya. Oleh sebab itu, politik uang hanya dapat ditaklukan bilamana adanya kesadaran rakyat bersepakat menolak politik uang dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk membeli suara rakyat. 

Penulis: Rahimullah/Alumni FISIP Universitas Lambung Mangkurat saat ini sebagai mahasiswa pascasarjana FISIP Universitas Airlangga