Soal Sengketa Pajak PGN Rp 3,06 Triliun, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Oleh Teras.id
05 Januari 2021 - 10:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, angkat bicara menanggapi sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Arya menjelaskan bahwa persoalan pajak PGN terjadi pada 2012. Saat itu, pengadilan menyatakan PGN menang. Namun kemudian ada peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) dan memutuskan memenangkan DJP.

"Tapi sebelumnya, sudah ada peraturan keluar dari Direktur Jenderal Pajak bahwa objek pajak tersebut bukanlah objek pajak. Ini sudah mereka akui dari 2014 - 2017," kata Arya, Senin, 4 Januari 2021.

PGN, kata Arya, selama ini tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang membeli gas. Hal ini berbeda jika seandainya PGN mengutip pajak dari konsumen dan tidak membayar pajak kepada negara.

"Karena memang bukan objek pajak, sehingga PGN tidak mengutip pajak. Jadi ini bukan soal bayar pajak ya, tapi soal itu objek pajak atau bukan," ujar Arya.

Lebih jauh Arya optimistis persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak akan membuat PGN rugi. "Kita yakin di Kemenkeu akan men-support kita juga untuk hal ini."

Dalam surat penjelasan ke Bursa Efek Indonesia tertanggal 30 Desember 2020, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan kronologi sengketa pajak tersebut. Pada awalnya PGN memiliki perkara hukum yaitu sengketa pajak dengan DJP atas transaksi Tahun Pajak 2012 dan 2013 yang telah dilaporkan di dalam catatan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2017.

Sengketa itu berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 (PMK) terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi.

Per Juni 1998 PGN menetapkan harga gas dalam US$/MMBTU dan Rp/M3 disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang Rp terhadap dolar AS, yang sebelumnya harga gas dalam Rp/M3 saja.

Terkait hal ini, DJP berpendapat porsi harga Rp/M3 tersebut sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan PGN berpendapat harga dalam US$/MMBTU dan Rp/M3 merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN.

DJP lalu menerbitkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai sebesar Rp 4,15 Triliun untuk 24 masa pajak. PGN juga tercatat ada sengketa pajak lain selama periode tahun 2012-2013 melalui penerbitan 25 SKPKB dengan total nilai sebesar Rp 2,22 miliar.

PGN lalu mengajukan upaya hukum keberatan dan DJP menolaknya. Berikutnya PGN mengajukan upaya hukum banding lewat pengadilan pajak dan dikabulkan.

Selanjutnya, DJP mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA. MA lalu memutuskan permohonan PK oleh DJP dikabulkan dengan nilai sengketa Rp 3,06 triliun.

Atas keputusan ini, PGN menyebutkan punya potensi kewajiban bayar pokok sengketa pajak ditambah denda. Tapi PGN tetap berusaha menempuh upaya-upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi putusan MA tersebut.

TERAS.ID

TAGS:

#Pajak #PGN #Sengketa Pajak

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tim Gabungan Call Center 112 Palangka Raya Evakuasi ODGJ yang Mengamuk

06 Mei 2024 - 16:16 WIB

Mereka akan segera bergerak untuk menangani berbagai situasi, termasuk mengevakuasi ODGJ yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Erick Siapkan Blue Print hingga 2034 Termasuk Penyatuan Pupuk-pangan

06 Mei 2024 - 16:10 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rancangan blue print BUMN hingga tahun 2034, yang mencakup rencana integrasi di antaranya penyatuan sektor pangan dan pupuk.

Norhaini Ingatkan Masyarakat Agar Berikan Imunisasi Lengkap untuk Anak

06 Mei 2024 - 16:06 WIB

Norhaini menekankan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya preventif yang sangat efektif dalam mencegah penyebaran penyakit.

BPH Migas dan DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Kobar

06 Mei 2024 - 16:00 WIB

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melakukan sosialisasi dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Senin, 6 Mei 2024.

Rapat Finalisasi Persiapan Pelepasan Calon Jemaah Haji Kapuas Digelar

06 Mei 2024 - 15:56 WIB

Dalam rapat ini dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kapuas, Mujiono bersama Kepala Kementerian Agama Kapuas H Hamidhan dan dihadiri juga sejumlah Instansi terkait.

Otorita IKN Optimalkan Potensi Kearifan Lokal melalui Museum Kehidupan

06 Mei 2024 - 15:50 WIB

Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Muhsin Palinrungi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengoptimalkan kebudayaan kearifan lokal seiring dengan pembangunan infrastruktur di IKN, melalui konsep 'Museum Kehidupan'.

Buka Turnamen Billiard Bupati Cup, Ini Harapan Sekda Kapuas

06 Mei 2024 - 15:46 WIB

Turnamen ini masih dalam rangkaian memeriahkan Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-73 Pemkab Kapuas.

Program Kartu Prakerja Terbukti Efektif Kurangi Pengangguran di Palangka Raya

06 Mei 2024 - 15:41 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menyatakan bahwa program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pusat pada masa pandemi COVID-19 terbukti mampu mengurangi tingkat pengangguran di kota ini.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Pelepasan Purna Tugas Kepala BKPSDM

06 Mei 2024 - 15:36 WIB

Komari mengakhiri masa tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, terhitung tanggal 1 Mei 2024.

MIN 5 Kota Palangka Raya Mulai Assessment, 36 Peserta Didik Ikuti Evaluasi Selama Seminggu

06 Mei 2024 - 15:30 WIB

Mulai hari ini, Senin, 6 Mei 2024 Madrasah di MIN 5 Palangka Raya memulai rangkaian assessment kepada 36 peserta didik. Peserta didik akan mengikuti evaluasi yang berlangsung hingga tanggal 13 Mei mendatang. Antusiasme terlihat dari para siswa yang siap menghadapi tantangan dan menunjukkan kemampuan mereka selama periode evaluasi ini.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia