Regulasi jadi Sebab Kemunduran Radio Komunitas

Oleh ANTARA
12 Januari 2021 - 14:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Hasil penelitian dari mahasiswa doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia menyebutkan bahwa regulasi menjadi penyebab utama kemunduran radio komunitas di Tanah Air.

“Pada awal reformasi, eksistensi dan legalitas radio komunitas didukung oleh gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari LSM, akademisi, dan praktisi radio komunitas bersama dengan politikus di DPR,” ujar Doktor Ilmu Komunikasi lulusan FISIP UI, Ressi Dwiana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Namun, lanjut dia, pemerintah (eksekutif) sejak awal tidak ingin penyiaran komunitas diakui di dalam sistem penyiaran Indonesia. Meskipun pemerintah gagal menghalangi legalitas radio komunitas di dalam UU Penyiaran, tetapi pemerintah tetap konsisten pada sikapnya.

Hasil penelitian itu tertuang dalam penelitian disertasi Ressi Dwiana dengan judul “Kemunduran Radio Komunitas di Indonesia (Studi Ekonomi Politik tentang Relasi Kuasa dalam Pengaturan Penyiaran di Indonesia)”

Ressi memaparkan bahwa setelah pengakuan radio komunitas di dalam UU No.32/2002, pemerintah membuat aturan pelaksanaan berupa PP No. 51/2005 yang memberi batasan sangat ketat terhadap radio komunitas.

“Spirit demokratisasi yang ada di dalam UU Penyiaran tidak lagi menjiwai aturan-aturan pelaksanaannya," ucapnya.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat pengaturan di dalam PP No. 51/2005 adalah masalah perizinan. Berdasarkan PP 51/2005, perizinan radio komunitas harus diurus sampai di tingkat menteri dengan memenuhi beberapa persyaratan, termasuk badan hukum yang juga harus diurus hingga di tingkat menteri.

Selain prosedur, perizinan awal membutuhkan dana untuk membayar: biaya izin prinsip, biaya izin tetap, dan biaya perpanjangan izin tetap. Untuk mendapatkan izin penyiaran, radio komunitas harus memiliki perangkat bersertifikat.

Harga perangkat ini dapat mencapai empat kali lipat lebih mahal dari perangkat rakitan dengan kualitas lebih rendah. Setelah beroperasi, stasiun radio harus membayar Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), PPh, dan BPJS TK (di beberapa wilayah). Masalah pembayaran ini menjadi penyebab utama pencabutan izin radio komunitas.

“Kesimpulan penelitian ini di antaranya adalah UU No. 32/2002 memuat aturan yang fleksibel tentang radio komunitas, dengan asumsi bahwa di dalam aturan pelaksanaannya (PP) dapat diturunkan secara lebih mendetail. Akan tetapi, PP No. 51/2005 justru memberikan aturan yang sangat menekan kehidupan radio komunitas,” tutunya.

Beberapa aturan yang ditentang oleh para pendukung radio komunitas, di antaranya keharusan berbadan hukum koperasi atau perkumpulan, batasan radius siaran 2,5 km, alokasi frekuensi diatur dengan Peraturan Menteri, dan perizinan dan perpanjangan izin disampaikan kepada Menteri dan diberikan oleh Menteri, KPI hanya sebagai perantara.

Selain tekanan regulasi, radio komunitas juga dipengaruhi oleh iklim eksternal. LSM yang pada masa awal reformasi menjadi salah satu pendukung utama radio komunitas tidak lagi fokus pada isu media komunitas. LSM harus mengubah isu agar tetap relevan di tengah perkembangan teknologi media agar mendapat suntikan dana dari lembaga donor.

Radio komunitas ditinggalkan untuk berjuang sendiri. Dia menjelaskan keberadaan asosiasi radio, pada level tertentu dapat membantu mencarikan sponsor bagi radio komunitas. "Akan tetapi. bantuan itu tidak bersifat permanen dan tidak dapat menjangkau seluruh radio anggota. Perjuangan revisi UU 32/2002 yang telah dilakukan sejak 2010, belum juga terlihat titik terang.," ucapnya.

ANTARA

TAGS:

#Radio Komunitas #Radio

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Potensi Duet KONI di Pilkada Palangka Raya, Ini Respon Rahmat Hidayat

07 Mei 2024 - 21:51 WIB

Komisaris Utama Independen PT Bank Kalteng ini menegaskan akan mengikuti seluruh mekanisme partai dan menghormati proses yang berjalan.

Pj Ketua TP-PKK Barito Timur Serahkan Makanan Tambahan untuk Balita di Kupang Bersih

07 Mei 2024 - 21:41 WIB

Melly Novita menjelaskanpencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu program yang diutamakan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.

PAN Catat 2 Pendaftar Bacalon Wali Kota Palangka Raya

07 Mei 2024 - 21:31 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya Noorkhalis Ridha menyebut2orang ini adalah eks Sekda Kota Palangka Raya yang juga kader PAN Rojikinnor daoektWali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.

Pj Bupati Barito Timur Buka Rakor MCP Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

07 Mei 2024 - 21:21 WIB

Rapat tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah yang termasuk dalam 8 area rawan korupsi, serta tamu undangan lainnya.

Gerindra Palangka Raya Terus Jalin Komunikasi Politik

07 Mei 2024 - 21:11 WIB

Pemerintah Kelurahan Selat Utara Gelar Rakor Terkait Elpiji 3Kg

07 Mei 2024 - 21:00 WIB

Pemerintah Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dan konsolidasi, bertempat di kantor kelurahan setempat pada Selasa, 7 Mei 2024.

Disperindagkop UKM Kobar Gelar Pelatihan Tingkatkan Keterampilan UMKM Mengolah Ikan

07 Mei 2024 - 20:55 WIB

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam mengolah ikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kotawaringin Barat, menggelar pelatihan olahan pangan berbahan dasar iklan.

Dokter: Terlalu Lama Duduk Dapat Sebabkan Batu Ginjal

07 Mei 2024 - 20:50 WIB

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sardjito,Metalia Puspitasari menyebutkan duduk terlalu lama dapat menjadi salah satu penyebab terbentuknya batu ginjal.

Pj Sekda Seruyan Serahkan Alat Bantu Penyandang Disabilitas

07 Mei 2024 - 20:45 WIB

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Seruyan dr. Bahrun Abbas, menyerahkan bantuan atensi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas di Kabupaten Seruyan.

Belgia akan Dukung Resolusi Akui Palestina jadi Anggota Penuh PBB

07 Mei 2024 - 20:41 WIB

Palestina telah diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada 2012, membolehkan utusannya untuk berpartisipasi dalam debat dan organisasi PBB tanpa hak memberi suara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia