BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama pejabat-pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Pangkalan Bun kembali menggiatkan perlindungan sosial tenaga kerja bagi pekerja bukan penerima upah.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Februari 2021 di Ruang Pertemuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin langsung oleh Kadisnaker, Hepy  dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, I Nyoman Hary Sujana sebagai pembicara.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Tim Koordinasi yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Sosial; Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian; Dinas Perhubungan; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta tentunya BPJS Ketenagakerjaan sendiri.

“Pendaftaran peserta sektor Bukan Penerima Upah ini sangat terjangkau, hanya sebesar Rp 16.800 saja tenaga kerja bisa mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Nyoman.

Titik akhir koordinasi yang dijalin guna mempercepat terbentuknya Perbup tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Nantinya Perbup Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam upaya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.