Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Merupakan Langkah Maju

Oleh ANTARA
27 Februari 2021 - 18:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu langkah maju.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan penerapan pasal karet UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rentan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online (pasal asusila).

Kemudian represi legal warga yang mengkritik kebijakan (pasal defamasi), represi minoritas agama (ujaran kebencian), dan lainnya.

"Kondisi ini membuat posisi saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor menjadi semakin sulit," katanya.

Kritik tersebut berdasar praktik kecenderungan over criminalization dalam penerapan UU ITE. Metode penanganan perkara ITE lebih menekankan sanksi pidana daripada respons kontrol sosial lainnya yang menekankan restorasi (pemulihan) dan mediasi.

Berikutnya sejumlah prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian dan konflik, prinsip kehati-hatian karena berpotensi pelanggaran hak dasar, dan menghindari penghukuman yang tidak berdasar (due process of law).

Berdasar data perlindungan ke LPSK 3 tahun terakhir 2017-2020 ada 31 kasus atau 68 orang permohonan perlindungan atas jeratan UU ITE. Para pemohon perlindungan ada yang berstatus korban, pelapor, saksi dan tersangka.

Beberapa perkara terkait dengan pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau untuk “membalas” laporan masyarakat atas sejumlah kasus korupsi, kekerasan seksual, sengketa lingkungan hidup, dan penganiayaan.

Sejumlah perkara seperti penipuan, pemerasan, pengancaman, berita bohong, grooming, prostitusi online, dan kekerasan seksual (termasuk konten pornografi), serta SARA memang UU ITE masih relevan digunakan.

"Namun, di tengah polarisasi yang meningkat imbas dari pemilu, pada perkara yang bernuansa politis-horizontal polisi juga perlu melihat lebih jauh pokok perkara yang terjadi, dan tidak mudah menerapkan UU ITE," katanya.

Salah satu contoh penerapan UU ITE yang LPSK tangani adalah pengaduan Baiq Nuril. Ini salah satu bentuk seorang korban pelecehan seksual malah dipidanakan karena dianggap mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Menurut dia, dalam hal penanganan perkara, sejumlah laporan terkait dengan ”pencemaran nama baik melalui media elektronik” tetap berjalan, bahkan proses perkaranya lebih cepat daripada kasus yang lebih awal dilaporkan oleh pelapor/korban.

Ia mengatakan bahwa penerbitkan SE Kapolri Nomor SE/2/II /2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif merupakan langkah sementara untuk menghentikan praktik penerapan pasal-pasal UU ITE yang dinilai melanggar nilai-nilai keadilan.

SE tersebut mengutip sejumlah prinsip yang harus menjadi perhatian penyidik mengenai hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya paling akhir) dan agar mengdepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

LPSK berharap SE Kapolri itu diikuti dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penerapan SE tersebut dijalankan oleh seluruh aparat kepolisian.

TAGS:

#Revisi UU ITE #LPSK

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Suriah Gagalkan Serangan Israel Jelang Fajar di Pedesaan Damaskus

10 Mei 2024 - 08:00 WIB

Sistem pertahanan udara Suriah menggagalkan serangan Israel menjelang fajar di wilayah pedesaan Damaskus pada Kamis, menurut laporan Kantor Berita Arab Suriah (SANA).

TNI AL Siapkan Dua KRI Pemburu Ranjau untuk Minex Pandu 2024

10 Mei 2024 - 07:40 WIB

Komando Armada (Koarmada) II TNI Angkatan Laut menyiapkan dua kapal perang pemburu ranjau yaitu KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732 untuk mengikuti latihan bersama (latma) Joint Minex Pandu 2024 dengan Angkatan Laut Singapura (RSN).

Kementan Dorong Petani Muda Demi Pemenuhan Kebutuhan Pangan

10 Mei 2024 - 07:20 WIB

Kementerian Pertanian akan terus mendorong petani muda untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Ketum KONI Pusat Apresiasi Kerja Keras Timnas Indonesia U-23

10 Mei 2024 - 07:00 WIB

Erick Thohir Berterima Kasih atas Perjuangan Timnas Indonesia U-23

10 Mei 2024 - 06:40 WIB

Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas perjuangan para pemain tim nasional Indonesia U-23, yang telah melangkah sampai playoff antar konfederasi untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024.Timnas Indonesia U-23 tak

Dikalahkan Guinea, Timnas Indonesia Gagal Amankan Tiket ke Olimpiade

10 Mei 2024 - 06:20 WIB

Timnas sepak bola Indonesia U-23 gagal mengamankan tiket menuju Olimpiade Paris 2024, setelah kalah 0-1 dari Guinea pada pertandingan playoff antar-konfederasi di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Prancis, Kamis.

Jerman Serukan Pencegahan Eskalasi Perang di Gaza

10 Mei 2024 - 06:00 WIB

Pistorius mengatakan dia setuju dengan Guterres bahwa segala upaya harus dilakukan untuk meringankan, atau mengakhiri kesengsaraan kemanusiaan penduduk Palestina di Jalur Gaza.

Dukungan Warga Kobar pada Timnas Indonesia Membuat Menpora Dito Bangga

10 Mei 2024 - 05:34 WIB

Menpora mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif nonton bareng yang difasilitasi oleh Pemkab Kobar malam ini.

Korea Utara Gilas Filipina 6-0 di Piala Asia Putri U-17

10 Mei 2024 - 05:00 WIB

Dengan kemenangan itu, tim putri Korea Utara (Korut) mengoleksi enam poin dan Filipina tetap tiga poin.

FKPT Kalteng: Fenomena Radikalisme Mulai Muncul di Kalangan Terdidik

10 Mei 2024 - 04:00 WIB

Hasil penelitian BNPT dan FKPT Kalimantan Tengah 2020 dan 2022 terhadap masih lemahnya literasi digital generasi milenial dan generasi Z dalam bermedia sosial, sehingga Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Kalteng masih di atas rata-rata nasional.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia