Nelayan NTT Menangkan Gugatan Tumpahan Minyak Montara

Oleh ANTARA
20 Maret 2021 - 13:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pengadilan federal Australia di Sydney memenangkan gugatan kelompok (class action) dari 15 ribu petani rumput laut dan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) atas kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara milik perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) yang meledak di lepas landas kontinen Australia.

Melalui keterangan tertulis Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta, Jumat 19 Maret 2021, Hakim Pengadilan Federal untuk kasus itu David Yates, dalam putusannya menyatakan bahwa PTTEP tidak menyanggah bukti bahwa mereka telah lalai dalam operasinya di ladang minyak Montara dan karenanya menghukum perusahaan tersebut untuk memberi ganti rugi Rp 252 juta (22.500 dolar Australia).

Hakim David Yates menyatakan bahwa tumpahan minyak dari ledakan di anjungan minyak Montara telah menyebabkan kerugian secara material dan menyebabkan kematian serta rusaknya rumput laut yang menjadi mata pencaharian para petani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun menyambut baik putusan tersebut.

Menurut dia, kemenangan itu tak lepas dari upaya pemerintah yang pada Agustus 2018 membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus Montara.

Satgas itu dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Marves, yang kala itu dijabat Purbaya Yudhi Sadewa.

Luhut menuturkan setelah dibentuk, satgas pun langsung bekerja untuk menyatukan pandangan pemerintah dan nelayan di Laut Timor yang menjadi korban tumpahan minyak tersebut.

"Kami mengumpulkan data dan bukti yang dibutuhkan agar kami punya dasar yang kuat di pengadilan. Setelah itu satgas datang berdialog dengan otoritas terkait tentang kasus ini serta mendukung secara maksimal gugatan yang diajukan masyarakat NTT ke pengadilan federal Australia," jelasnya.

Ada pun data yang dikumpulkan satgas untuk menjadi dasar tuntutan tersebut adalah data dari citra satelit Lapan, data sampel minyak di Pulau Rote, data kualitas air serta data dari dampak kerugian sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat di wilayah Timor Barat.

Satgas juga membantu koordinasi pengiriman ahli-ahli dari lembaga peneliti terkemuka di Indonesia untuk menjadi saksi di sidang pengadilan di Australia.

Kasus itu berawal dari tumpahan minyak yang terjadi pada pada 21 Agustus 2009 saat anjungan minyak di lapangan Montara milik perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP), meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor selama 74 hari. Tumpahan minyak itu juga berdampak hingga ke pesisir Indonesia.

Luas tumpahan diperkirakan mencapai kurang lebih 92 ribu meter persegi. Sebanyak 13 kabupaten di NTT terkena dampak dari kasus Montara itu.

Sementara itu, merespons putusan pengadilan federal Australia, PTT Exploration and Production, selaku tergugat menyatakan sedang mempertimbangkan untuk naik banding.

ANTARA

TAGS:

#Nelayan #NTT #Tumpahan Minyak #Kasus Montara

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gibran: Penggunaan Gim Perlu Tingkatan Umur

07 Mei 2024 - 19:20 WIB

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan penggunaan gim perlu tingkatan umur agar tidak menimbulkan dampak berbahaya.

Diskominfosantik Bina KIM Gohong Optimalkan Sektor Kerajinan Rotan

07 Mei 2024 - 19:15 WIB

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau untuk mengoptimalkan pengembangan sektor kerajinan rotan.

Dinkes Kapuas Tingkatkan Kapasitas Petugas Kesehatan Gunakan Aplikasi SITB

07 Mei 2024 - 19:10 WIB

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas tingkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menggunakan Aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis).

Asesmen Sistem Merit Diterapkan Pemkab Barito Utara Merupakan Amanat Undang-Undang

07 Mei 2024 - 19:05 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk pertama kalinya menggelar asesmen dengan sistem merit yang diikuti pejabat pengawas di lingkup pemkab setempat.

Wapres Minta Dana CSR Tepat Sasaran Guna Ciptakan Ekonomi Inklusif

07 Mei 2024 - 19:00 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta penerima danacorporate social responsibility(CSR) harus tepat sasaran guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Israel Luncurkan Operasi Kontraterorisme di Rafah

07 Mei 2024 - 18:55 WIB

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur Kota Rafah, Jalur Gaza, pada Senin malam (6/5).

Balakar 545 Kapuas Kirim Personil Bantu Pencarian Mahasiswa ULM Hilang di Mantangai

07 Mei 2024 - 18:50 WIB

Relawan Balakar 545 Kapuas turur mengirimkan personel untuk membantu pencarian seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang dikabarkan hilang di Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas saat melakukan geotagging.

Pengamat: Para Politisi akan Dewasa Sikapi Deklarasi Ganjar Oposisi

07 Mei 2024 - 18:45 WIB

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai bahwa para politisi yang ada di PDIP dan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bersikap dewasa dalam menanggapi pernyataan calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo yang akan menjadi oposisi.

24 Sniper Kopasgat TNI AU Jaga Kegiatan World Water Forum

07 Mei 2024 - 18:40 WIB

Komisi X DPR Imbau Pemerintah Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

07 Mei 2024 - 18:35 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengimbau pemerintah dan pihak universitas memastikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tepat sasaran, antara lain dengan melakukan peninjauan tahunan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia