Mahyudin menyarankan jika memang terjadi kasus sengketa perlu melakukan pelaporan secara tertulis ke Dishut Kalteng oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian bisa diproses lebih lanjut.

“Jika memang untuk sengketa pengambilan lahan, maka pihak yang dirugikan perlu lapor dulu ke Dishut. (Kami) ada bidang perlindungan. Sehingga nanti bisa dilakukan pengecekan,” ungkapnya.

 Diberitakan sebelumnya, terjadi sengketa lahan milik PT Intrado Jaya Intiga (IJI) dan PT Bumi Jaya Alam Permai (BJAP) 3/Best Agro seluas 404,81 hektare di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.

 PT IJI memegang Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan H.M.S Kaban  tahun 2005 nomor SK 398/MENHUT-II/2005.1, dan PT BJAB 3 memegang surat Pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan nomor 570/9/V/DPMPTSP-2019 DPMPTSP Kalteng.

Terkait sengketa tersebut Direktur Utama PT IJI Juprianto bersedia membuka ruang penyelesaian secara musyawarah untuk mendapatkan win win solution penyelesaian masalah.

 Sedangkan Legal PT BJAP, Hendry mengaku akan mempelajari data-data yang ada terlebih dahulu terkait permasalahan tersebut. (HERMAWAN DP/B-5)