Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Realisasi Belanja Negara di Kalteng Tahun 2020 Turun 10,9 Persen

  • Oleh Testi Priscilla
  • 25 Maret 2021 - 16:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Realisasi Belanja Negara di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 10,9% akibat adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, serta realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan satgas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Utomo dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan tema Strategi Fiskal dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Kebijakan yang komprehensif dijalankan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 579,78 T atau 83,4% dari Rp 695,2 T. Misalnya di sektor Kesehatan, realisasi sementara Rp 63,51 T. Tujuannya ialah insentif nakes serta belanja intervensi penangan Covid-19 seperti sarpras, biaya klaim, dan vaksin," kata Hari Utomo.

Kemudian di sektor K/L dan Pemda menurut Hari Utomo realisasi sementara mencapai Rp 66,59 triliun yang tujuannya merupakan program untuk dukungan pemda serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi. Termasuk dukungan pariwisata, padat karya K/L, DID pemulihan, DAK fisik, serta Food Estate.

"Ada juga sisi perlindungan sosial dengan realisasi sementara Rp 220,39 T yang bertujuan memberi dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan. Target KPM pada DTKS, pekerja terdampak, serta peserta dan tenaga pendidik," bebernya.

Dukungan UMKM juga menurut Hari Utomo untuk saat ini realisasi sementara mencapai Rp 112,44 T dengan tujuan menopang permodalan dan cashflow UMKM agar tetap survive dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Sebesar Rp 3,87 T menurutnya akan digunakan untuk pendanaan dukunagn UMKM dan Korporasi 2021.

"Untuk pembiayaan korporasi realisasi sementara mencapai Rp 60,73 T dengan tujuan dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja. PMN untuk 6 BUMN dan 2 Lembaga yakni LPEI dan LPI/INA, serta pinjaman untuk 5 BUMN dalam rangka PEN telah direalisasikan pada akhir Desember 2020 lalu," terangnya.

Selain itu ada pul insentif usaha yang direalisasikan sebesar Rp 56,12 T dengan tujuan insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPh 21DTP).

"Analisis awalnya, insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP. Dicatat dalam Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp 64,49 T," jelasnya lagi. (TESTI PRISCILLA/B-11)

Berita Terbaru