Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tarik Ulur Halal Haram Vaksin COVID-19

  • Oleh ANTARA
  • 31 Maret 2021 - 13:30 WIB

BORNEONEWS, Jakarta  - Target untuk bisa mewujudkan kekebalan komunitas di Indonesia terbentur dengan beragam persoalan yang sudah bisa ditebak sebelumnya.

Salah satunya soal kehalalan vaksin yang hampir pasti tak terelakkan mengemuka ketika vaksin merupakan produksi dari luar negeri.

Namun, berbagai pendekatan jalan tengah kemudian diambil saat dalam kondisi darurat termasuk pandemi, solusi diperlukan dalam waktu yang sangat cepat.

Di luar semua itu, berbagai pertimbangan terkait vaksin untuk masyarakat di tanah air pun diharapkan dipilih dari kategori yang memang benar-benar aman, halal, dan suci.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan misalnya berharap Pemerintah dan BUMN di Sektor Farmasi (PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) untuk tetap bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, tak terkecuali tentang unsur halal-haram ketika akan menyediakan vaksin COVID-19. Hal ini perlu dilakukan, supaya tak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Pasalnya, apabila penyediaan vaksin dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek halal haram, masyarakat bisa saja semakin ragu untuk mengikuti program vaksin dan malah berpotensi menghambat kelanjutan dan kelancaran program vaksinasi.

Untuk itu, hal ini pun perlu didorong agar Pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas, halal, serta suci.

Sebelumnya, LPPOM MUI menemukan bukti bahwa vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan menggunakan unsur tak suci dan haram lantaran mengandung tripsin yang berasal dari pankreas babi.

Dalam perkembangannya Komisi Fatwa pun memutuskan vaksin tersebut haram, kendati demikian, vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca itu tetap boleh digunakan karena adanya unsur darurat dan mendesak demi mengatasi pandemi COVID-19.

Sebagai salah satu fraksi di DPR, PKB ingin memperjuangkan prinsip-prinsip dan kepentingan semua umat, dan meminta pemerintah menjalankan prinsip kehati-hatian (saat menyediakan vaksin), agar (nantinya) tidak mubadzir dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Berita Terbaru