Mendekati normal
Penjualan mobil baru di Indonesia melesat 72,6 persen dari 49.202 unit pada Februari 2021 menjadi 84.910 unit pada Maret tahun ini.

Penjualan sebanyak 84.910 unit mobil hampir mendekati rata-rata penjualan mobil pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Mengacu data tahun 2019, penjualan bulanan mobil baru rata-rata 85.576 unit dari total tahunan 1,03 juta mobil.

Hasil niaga pada Maret 2021 bahkan melewati tiga bulan pertama 2020 yakni Januari 80.435 unit, Februari 79.644 unit, dan Maret 76.811 unit secara wholesales. Sedangkan setelah ada pandemi, penjualan bulanan untuk mobil baru dalam sebulan maksimal hanya mencapai 50-an ribu unit.

Di sisi lain, wholesales kuartal I (Januari - Maret 2021) sebanyak 187.021 unit masih tertekan dari jumlah kuartal I tahun 2020 dengan total 236.910 unit. Hasil penjualan itu pun belum menyamai pencapaian pada Maret 2019 sebanyak 90 ribu unit.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pekan lalu menyatakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak cuma mendorong angka penjualan mobil, melainkan turut meningkatkan konsumsi komponen dalam negeri (TKDN) produk otomotif nasional.

“Relaksasi ini bukan untuk mendorong penjualan saja, ada faktor yang tidak kalah penting yang kita kejar yaitu local purchase atau kandungan lokal,” kata Menperin di Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah memperluas insentif relaksasi PPnBM pada mobil berkapasitas mesin 1.501-2.500 cc, dengan besaran diskon PPnBM 25-50 persen, memperluas kebijakan yang semula hanya untuk mobil bermesin 1.500 cc ke bawah.

Pada relaksasi 1 Maret untuk mobil bermesin 1.500cc ke bawah, diberikan syarat komponen lokal minimal 70 persen, dan pemerintah memberikan insentif PPnBM hingga 100 persen untuk periode Maret - Mei 2021, 50 persen untuk Juni - September 2021 dan 25 persen hingga Desember.

Pemerintah kemudian memperluas relaksasi PPnBM untuk mobil bermesin 1.501 - 2.500 cc berpenggerak 4x2 maupun 4x4 dengan syarat lokal konten minimal 60 persen.

Tantangan semi-konduktor
Kebijakan insentif PPnBM berhasil menggerakkan pasar dan mendorong tingginya permintaan, sehingga diperlukan penyesuaian kepasitas produksi untuk memenuhinya.

Namun, upaya percepatan produksi harus tetap mematuhi persyaratan dan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga upaya percepatan produksi itu tidak dapat berlangsung maksimal yang kemudian menimbulkan efek "berkejar-kejaran" antara permintaan dengan kapasitas produksi.

Selain itu, keterbatasan pasokan semi-konduktor juga menjadi salah satu alasan terhambatnya percepatan produksi otomotif di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa kurangnya ketersediaan semi-konduktor yang menyebabkan production shortage bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia, melainkan penyebab terjadinya kekurangan produksi kendaraan secara global.

Menurut Gaikindo, masalah production shortage telah diantisipasi oleh pelaku industri otomotif dan juga Kementerian Perindustrian RI, dengan meminta dukungab langsung dari prinsipal merek.

Hal itu juga menjadi salah satu pembahasan utama pada pertemuan Menteri Perindustrian RI dengan para prinsipal Jepang pada awal Maret lalu.

"Kondisi ini sudah diantisipasi dari awal diberlakukannya kebijakan PPnBM, dan saat ini seluruh lini industri otomotif Indonesia tengah fokus untuk mempercepat produksi dan memenuhi permintaan konsumen," ujar Yohannes.

Ia menambahkan bahwa terlepas dari kendala keterlambatan untuk memenuhi pemesanan kendaraan pada jenis mobil tertentu dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar, kebijakan relaksasi PPnBM merupakan pendorong luar biasa yang secara efektif mampu memicu pasar dan meningkatkan permintaan secara signifikan.

"Kami ingin kembali menegaskan, bahwa bagi Gaikindo dan anggotanya, kebijakan relaksasi PPnBM dari Pemerintah telah terbukti tepat sasaran dan efektif menghidupkan kembali industri otomotif Indonesia," jelas Nangoi.

ANTARA