Wakil Bupati OKU Divonis 8 Tahun Penjara

Oleh ANTARA
05 Mei 2021 - 11:21 WIB

BORNEONEWS, Palembang - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan memvonis Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) nonaktif Johan Anuar 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam perkara korupsi pengadaan tanah kuburan yang merugikan negara Rp5,7 miliar pada 2013, Selasa 4 Mei 2021.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang juga mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp3,2 miliar dengan ketentuan diganti hukuman satu tahun penjara jika tidak mampu ditunaikan.

"Juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani masa hukuman,"

Ketua Majelis Hakim Erma Suharti membacakan putusan di Ruang Tipikor PN Palembang. Vonis tersebut hampir sama dengan tuntutan Jaksa KPK yang meminta terdakwa divonis delapan tahun penjara dan didenda Rp200 juta serta dicabut hak politiknya.

Majelis hakim menyatakan Johan Anuar melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusanya, majelis hakim memberi poin pemberat yakni terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi, terdakwa berbelit-beli dalam persidanya dan tidak memberikan contoh baik semasa aktif sebagai anggota DPRD OKU periode 2009-2014.

Sementara terdakwa melalui kuasa hukumnya Titis Rachmawati menyatakan banding atas putusan tersebut karena menilai putusan tersebut murni berdasarkan tuntutan JPU dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

"Laporan BPK mengakui ada masyarakat yang menerima dana ganti rugi pengadaan tanah totalnya Rp2 miliar, itu seharusnya juga ditarik, bukan dikenakan untuk Johan Anuar," kata Titis usai persidangan.

Selain mengajukan banding, pihaknya juga akan menempuh berbagai terobosan hukum lain. Sementara Jaksa KPK M Asri Irawan mengatakan ganti rugi yang diterima masyarakat dihitung secara komperhensif sebagai kerugian negara.

"Pengadaan tanah itu termasuk perbuatan melawan hukum, jadi ganti rugi dihitung sebagai kerugian negara (total loss)," jelasnya.

Terdakwa Johan Anuar Johan pada 2012 sedang menjabat Wakil Ketua DPRD OKU, dia telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan menugaskan Nazirman dan Hidirman untuk membeli lahan dari berbagai pemilik tanah dan nantinya tanah-tanah tersebut diatasnamakan Hidirman.

Johan juga telah mentransfer Rp1 miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut sehingga nantinya harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah harga tertinggi.

Untuk memperlancar proses tersebut, Johan menugaskan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) saat itu Wibisono menandatangani proposal kebutuhan tanah TPU untuk diusulkan ke APBD Tahun Anggaran (TA) 2013.

Pada 2013, Johan mengusulkan anggaran TPU dalam APBD Kabupaten OKU TA 2013 yang memang tidak dianggarkan sebelumnya.

Selain itu, ia juga aktif melakukan survei langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan semua keperluan pembelian dan pembebasan lahan dengan perantaraan Hidirman (orang kepercayaan Johan).

TAGS:

#Wakil Bupati OKU

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pakar: Pernyataan Toxic Luhut dan Jokowi agar Prabowo Hati-Hati

08 Mei 2024 - 05:00 WIB

LBH Pers Aajukan Amicus Curiae Sengketa Pers di PN Makassar

08 Mei 2024 - 04:00 WIB

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Ade Wahyudin mengajukan dokumen Amicus Curiae atau 'sahabat pengadilan' ke Pengadilan Negeri Kelas I Makassar sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa pers atas dua media dengan nilai gugatan total senilai Rp700 miliar.

Kominfo Tekankan Media Harus Transparan dalam Penggunanaan AI

08 Mei 2024 - 03:00 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh media baik dalam proses penyusunan informasi maupun penyampaian informasi.

Pakar: Sikap Oposisi Ganjar akan Bermakna Bila PDIP juga Mengamini

08 Mei 2024 - 02:00 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pernyataan sikap oposisi Calon Presiden RI Ganjar Pranowo akan bermakna bila PDI Perjuangan juga mengamini atau mempunyai sikap yang sama.

Wamen BUMN: Indonesia Bakal Produksi Emas Batangan 50 Ton per Tahun

08 Mei 2024 - 01:00 WIB

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Indonesia akan memproduksi emas batangan secara mandiri hingga mencapai 50 ton per tahunnya.

Habib Said Abdul Saleh Tetap Buka Peluang Maju di Pilgub Kalteng

08 Mei 2024 - 00:00 WIB

Meski telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Barito Timur pada Pilkada 2024, mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023, Habib Said Abdul Saleh, tetap membuka peluang untuk maju pada Pilgub Kalteng 2024 sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

Bus Ramah Lansia dan Disabilitas Siap Layani Jamaah Indonesia

07 Mei 2024 - 23:50 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan layanan transportasi seperti bus shalawat dan bus antarkota sudah siap melayani jamaah calon haji Indonesia, setelah dilakukan pengecekan jelang pemberangkatan pada 12 Mei 2024

Pakar: Jika Jadi Menteri, Eko Patrio Harus Menerjemahkan Visi Presiden

07 Mei 2024 - 23:40 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa jika Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio ditunjuk menjadi menteri kabinet 2024-2029, maka harus bisa menerjemahkan visi presiden.

Pengamat: Sanksi Tegas Cegah Berulangnya Kasus Kekerasan oleh Polisi

07 Mei 2024 - 23:30 WIB

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut sanksi tegas harus diberikan kepada personel polisi pelaku kekerasan sebagai efek jera agar tidak berulang kejadian serupa.

Pakar: Mahfud Kembali ke Kampus Menunjukkan Etika Politik yang Baik

07 Mei 2024 - 23:20 WIB

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden Mahfud Md untuk kembali ke kampus menunjukkan etika politik yang baik.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia