PERJALANAN panjang terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan selatan. Pemungutan suara yang semula sudah dilaksanakan 9 desember 2020 yang lalu ternyata bukan akhir penentu kemenangan kandidat. Hal itu adanya gugatan yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebagai jalan terakhir bagi paslon selaku penggugat yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan. MK yang bersifat kolektif kolegeal dalam mengambil putusan akhirnya mengabulkan sebagian gugatan, yakni memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada  tujuh kecematan dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar serta Kabupaten Tapin yang rencananya dilaksanakan pada 9 Juni 2021 mendatang.

Secara sadar maupun tidak sadar ada peradaban baru yang terjadi adanya edukasi masyarakat terhadap perpolitikan di Pilgub Kalsel. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran paslon yang sejak awal membangun narasinya anti money politic. Tentu ada maksud dan banyak variabel mengapa perang terhadap money politic begitu keras didengungkan kepada masyarakat banua. Sangat jarang ada calon kepala daerah yang begitu kencangnya mengkampanyekan dan menempuh segala cara untuk menghalau jika ada paslon lain yang dicurigai menggunakan money politic untuk mempengaruhi masyarakat selaku pemilik daulat.

Ada hal yang menarik juga terjadi dalam tahapan Pilgub Kalsel. Tidak hanya pertarungan antar paslon yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga kinerja penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Hal ini bermula dari adanya pengaduan yang dilakukan salah satu paslon kepada Bawaslu Kalsel tentang laporan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan paslon lain.

Pelaporan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas dan pelapor tidak diberikan hasil putusan. Pelapor yang tidak terima dengan kinerja Bawaslu Kalsel tersebut memilih melaporkan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan yang termuat dalam perkara nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 terdapat para teradu yang diadukan pelapor yakni Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kalsel.