Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Hasil Evaluasi Menyeluruh Tax Amnesty Jilid I

  • Oleh ANTARA
  • 24 Mei 2021 - 11:40 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tax amnesty jilid I karena pada saat ini sedang ramai mengenai wacana pembahasan tax amnesty jilid II.

"Tax amnesty jilid 1 bagaimana kabarnya," kata Anis Byarwati dalam rilis, Senin.

Anis menjelaskan ketika kebijakan tax amnesty dirancang, pemerintah memiliki tiga sasaran utama yaitu menambah pendapatan perpajakan di Indonesia, dapat menarik dana dari luar negeri, serta diharapkan bisa memperluas basis perpajakan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Terkait dengan sasaran pertama, ia mengemukakan pemerintah menargetkan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp165 triliun dari kebijakan ini.

Namun, lanjut dia, angka terakhir menunjukkan jumlah uang tebusan yang masuk hanya sebesar Rp135 triliun atau 81 persen dari target yang sudah dicanangkan.

“Melesetnya target tersebut tentu berimplikasi ke APBN yang sedang berjalan. Apabila angka tersebut sudah dimasukkan sebagai target pendapatan, maka ketika tidak tercapai, kekurangan sebesar Rp30 triliun harus ditambal, baik melalui penambahan defisit (utang) maupun mengurangi pos belanja," kata Anis.

Ia mengingatkan sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak akan berpengaruh besar terhadap rasio pajak.

Politisi senior PKS ini kembali mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan respons wajib pajak. Salah satu respons yang akan muncul adalah pembayar pajak yang patuh akan kecewa karena mereka tidak diuntungkan dari kebijakan ini.

Selain kecewa, lanjutnya, pembayar pajak yang jujur juga takut bahwa pendapatan negara yang hilang akibat tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa yang akan datang.

"Hal ini bisa mendorong para pembayar pajak yang jujur untuk ikut melakukan pengemplangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa sekarang justru bukan saat yang tepat untuk melakukan tax amnesty," tegas Anis.

Berita Terbaru

Ini Komoditas Impor Utama Kalteng Selama Februari

Ini Komoditas Impor Utama Kalteng Selama Februari

  • 29 April 2024 - 02:00 WIB
Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

  • 29 April 2024 - 01:00 WIB
PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

  • 28 April 2024 - 23:59 WIB
Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

  • 28 April 2024 - 23:50 WIB
10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

  • 28 April 2024 - 23:40 WIB
Disdik Kalteng Harap Mars dan Hymne Tingkatkan Semangat Pelajar !

Disdik Kalteng Harap Mars dan Hymne Tingkatkan Semangat Pelajar !

  • 28 April 2024 - 23:30 WIB
Wiyatno Ingatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Wiyatno Ingatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

  • 28 April 2024 - 23:20 WIB
PAN Siapkan Rojikinnor Maju Pilkada Murung Raya !

PAN Siapkan Rojikinnor Maju Pilkada Murung Raya !

  • 28 April 2024 - 23:10 WIB
Dinas Kesehatan Palangka Raya Sampaikan Pentingnya Konsumsi Air Putih Cegah Dehidrasi

Dinas Kesehatan Palangka Raya Sampaikan Pentingnya Konsumsi Air Putih Cegah Dehidrasi

  • 28 April 2024 - 23:00 WIB
Kepala BGP Kalteng: 138 Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak di Kotim Disiapkan Menjadi Pemimpin Pendidikao

Kepala BGP Kalteng: 138 Guru Penggerak dan Calon Guru Penggerak di Kotim Disiapkan Menjadi Pemimpin Pendidikao

  • 28 April 2024 - 22:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri