Perjuangan Serikat Pekerja versus Perusahaan

Oleh Penulis Opini
26 Mei 2021 - 08:45 WIB

SERIKAT pekerja merupakan suatu badan pejuangan para pekerja (buruh/karyawan). Yang perlu bagi kaum buruh ialah bahwa mereka mempunyai tenaga dan mempunyai kekuasaan. Susunkanlah tenaga itu di dalam serikat kerja, timbunkanlah kekuasaan itu dalam gabungannya serikat pekerja.

Pembentukan serikat pekerja setidaknya dilatarbelakangi adanya maksud dan tujuan mempertahankan dan memperbaiki nasib kaum buruh di dalam segala lapangan (baik sosial, ekonomi, maupun politik). Sebab nasib kaum buruh itu bukan urusan ekonomi saja seperti upah dan urusan pensiun, bukan pula urusan sosial saja seperti asuransi dan pendidikan, nasib kaum buruh itu juga sebagian urusan politik.

Politik yang dimaksud berkaitan dengan kebebasan dan keadilan. Serikat pekerja perlu mengadakan pembicaraan dengan kaum modal. Pembicaraan itu harus pembicaraan yang memajukan syarat-syarat, pembicaraan yang menuntut, pembicaraannya utusan serikat peekerja yang berjuang.

Dikabulkan tuntutannya, syukur, memang itu yang dikehendaki!. Kalau tidak dikabulkan segera selidikilah organisasi sebab penolakan tuntutan itu biasanya adalah oleh karena kekuasaan kaum modal itu belum takut kepada kekuasaan kaum buruh. Selidikilah organisasi dan kuatkanlah organisasi itu lebih kuat dari sebelumnya dan bangkitkanlah organisasi itu dengan demonstrasi serta aksi gabungan dengan tuntutan yang hebat. Selebihnya untuk mendorong tuntutan itu dengan desakan yang maha kuasa.

Hal itulah yang nampaknya sedang diperjuangkan Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSPKEP) Kabupaten Tabalong. Sikap FSPKEP mempersoalkan adanya karyawan PT SIS yang berjumlah 853 orang yang dianggap PT SIS mangkir kerja dan mendapatkan peringatan lisan karena memperingati hari buruh internasional pada 1 Mei 2021 yang lalu.

Tak hanya itu saja karyawan yang dianggap mangkir kerja maka berdampak pada perhitungan insentif yang perkaliannya menjadi jauh berbeda dan berkurang. FSPKEP mempersoalkan hal tersebut bukan tanpa alasan karena adanya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur yang diantaranya menyatakan bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei diperingati secara rutin oleh para pekerja/buruh di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan PT SIS selaku perusahaan sekaligus sebagai “kaum modal” berpendapat 1 Mei bukan hari libur nasional menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja maka libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa.

Hal ini menandakan adanya perbedaan penafsiran dari kedua belah pihak antara keputusan presiden dengan perturan menteri. Namun yang menariknya semenjak 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2020 tidak dipermasalahkan PT SIS sebagai hari libur, tetapi 1 Mei 2021 diputuskan tidak sebagai hari libur yang kabarnya keputusan tersebut dilakukan Manajemen PT SIS yang baru sebagai pengambil kebijakan.

Persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak bisa saja bukan soal perbedaan penafsiran antara keputusan presiden dengan peraturan menteri, karena bagaimanapun keputusan presiden mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri. Namun keputusan yang dilakukan pihak Manajemen PT SIS bisa saja untuk menguji sejauh mana kekuatan FSPKEP mempunyai pengaruh atau sebaliknya mudah dikendalikan.

Perlawanan yang dilakukan FSPKEP terhadap PT SIS ini memang menarik dan penuh resiko. Betapa tidak yang dilawan FSPKEP bukanlah pihak eksternal, melainkan internal yang menjadi wadah mereka meraup rezeki untuk menyambung kehidupan. Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama itu memperjuangkan hak yang dimiliki dan ada aturan yang menjadi pedoman.

TAGS:

#Serikat Pekerja #Hari Buruh

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Fairid Naparin Maju sebagai Bakal Calon Walikota Palangka Raya Melalui NasDem

07 Mei 2024 - 16:00 WIB

Dirinya maju sebagai bakal calon Walikota Palangka Raya, untuk meraih kekuasaan 2 periode menjalankan roda pemerintahan di wilayah berjulukan Kota Cantik tersebut.

Komisaris PT Bank Kalteng, Rahmat Hidayat Maju Bakal Calon Wali Kota Palangka Raya

07 Mei 2024 - 15:55 WIB

Rahmat Hidayat mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Palangka Raya di empat partai politik, yakni Nasdem, Gerindra, PKB, dan PDIP.

Sirajul Sebut Nuryakin Sosok Birokrat Berpengalaman

07 Mei 2024 - 15:50 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng Sirajul Rahman menilai Nuryakin sebagai sosok birokrat berpengalaman.

Pesan DPRD Gunung Mas kepada KONI

07 Mei 2024 - 15:46 WIB

Cabor yang harus mendapat perhatian khusus adalah cabor yang potensial dan memiliki peluang untuk meraih prestasi di berbagai ajang, seperti pekan olahraga provinsi dan ajang lainnya.

Daftar Bakal Calon Gubernur Kalteng, Supian Hadi Edukasi Pertanian

07 Mei 2024 - 15:40 WIB

Supian Hadi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalteng di beberapa partai,melakukan edukasi pertanian pada saat dirinya mendaftarkan diridi DPW Partai NasDem Kalteng, Selasa, 7 Mei 2024.

Punya Dampak Positif, Kegiatan Seperti Kejurnas Grasstrack Diharapkan Bisa Dikelola Berkelanjutan

07 Mei 2024 - 15:39 WIB

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah sarana prasarana pendukung bagi pelaku UMKM yang berjualan di event-event olahraga.

Pemko Palangka Raya Terapkan Pendekatan Komprehensif untuk Capai Target Penurunan Stunting

07 Mei 2024 - 15:30 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menegaskan bahwa upaya penurunan angka stunting akan dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pilkada Kapuas 2024, DPC PKB Terbuka Berkoalisi

07 Mei 2024 - 15:20 WIB

Dalam mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 ini, DPC PKB Kabupaten Kapuas terbuka berkoalisi dengan partai lain.