Fraksi PKB Bereaksi, Tegaskan Akan Kawal Kasus Bos Miras yang Dianggap Lecehkan Wakil Bupati Kotim

Oleh Naco
18 Juni 2021 - 13:26 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M. Abadi mengaku kalau mereka akan mengawal kasus miras yang kini jadi perhatian publik.

Bahkan dirinya menilai bos miras itu sudah keterlaluan dan dianggap melecehkan seorang pimpinan daerah. Sehingga harus ditindak tegas.

Abadi juga meminta kepada tokoh dari lintas agama, lembaga adat Dayak Kotim, Fordayak Kotim beserta para ormas lainnya untuk mengawal penegak hukum dalam mengusut tuntas permasalahan terhadap bos miras yang terkesan tidak menghargai orang nomor dua di Kotim itu.

"Apa yang dilakukan Wakil Bupati Kotim dengan dasar pertimbangan masa depan generasi muda," katanya Jumat, 18 Juni 2021.

Menurut Abadi, legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas hingga lost of generation

Masa depan bangsa Indonesia, jauh lebih penting dari pada apapun, apalagi cuma sekedar ingin menarik investasi saja.

Kerna yang lebih penting dari menarik investasi adalah masa depan generasi bangsa ini apakah mau ditukar dengan investasi yang tidak jelas.

"Toh masih banyak ruang investasi lain yang lebih menjanjikan," tegasnya.

Oleh karena itu, Abadi berharap agar permasalahan terhadap pengedar miras ini bisa ditangani serius oleh semua pihak karena ini adalah suatu keanehan yang terjadi karena pada saat pemasangan police line oleh kepolisian tidak ditemukan miras di dalam toko tersebut padahal sangat jelas terlihat ada minuman keras di dalam video pada saat Wakil Bupati Kotim melakukan sidak.

"Kami sangat meyakini bahwa apa disampaikan wakil bupati memang benar adanya karena tidak akan mungkin seorang wakil bupati mengada-ngada apalagi pada saat itu memang resmi bertugas jadi kami berharap kepada penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas terhadap bos miras ini karena diduga telah telah menghilangkan barang bukti," ucapny.

Bos miras itu kata dia sudah bisa diproses menindak sesuai ketentuan Pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi proses penyidikan dan Pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti .

Mengingat bahwa barang bukti miras yang melihat langsung adalah wakil bupati beserta SOPD lainnya dan di dukung dengan dokumen video sehingga bisa jadi dasar yang kuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap bos miras itu. (NACO/B-B)

TAGS:

#Wakil Bupati Kotim #Bos Miras #Fraksi PKB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Arne Slot ingin Jadi Pelatih Baru Liverpool

26 April 2024 - 07:40 WIB

UAE Dukung Indonesia untuk Maju jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2027

26 April 2024 - 07:24 WIB

Uni Emirat Arab (UEA) mendukung langkah Indonesia untuk maju menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2027 atau FIFA World Cup U-20 2027.

Xavi Hernandez Ungkap Alasannya Tetap Bertahan di Barcelona

26 April 2024 - 07:00 WIB

Xavi Hernandez mengungkapkan bahwa mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak di Barcelona menjadi alasannya berubah pikiran dan bertahan di klub.

Shin Tae-yong Mainkan Nathan Sejak Awal Saat Lawan Korsel

26 April 2024 - 06:50 WIB

Pelatih tim nasional Indonesia U-23 Shin Tae-yong memainkan Nathan Tjoe-A-on sejak awal pada pertandingan perempat final Piala Asia U-23 melawan Korea Selatan, pada Kamis setempat atau Jumat dini hari WIB.

Sosialisasi Mutu Perikanan, Kepala Dislutkan Kalteng Paparkan Potensi Shrimp Estate

26 April 2024 - 06:40 WIB

Darliansjah menegaskan shrimp estate sebagai dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebagai daya ungkit perekonomian.

Kerukunan dan Toleransi untuk Dorong Percepatan Pembangunan

26 April 2024 - 06:30 WIB

Gubernur Kalteng yang diwakili Kepala Bapeddalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung mengatakan bahwa kerukunan dan toleransi akan dapat membantu mendorong percepatan pembangunan daerah.

Nadal ke Babak Kedua Madrid Open setelah Singkirkan Blanch

26 April 2024 - 06:20 WIB

Rafael Nadal menundukkan petenis muda berusia 16 tahun, Darwin Blanch, untuk melalu ke babak kedua Madrid Open 2024.

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Katingan

26 April 2024 - 06:10 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK-RI menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Kamis, 25 April 2024.

Darliansjah: Percontohan Shrimp Berkonsep Hulu Hilir Bebas Limbah

26 April 2024 - 06:00 WIB

Ia mengatakan di sana menggunakan bibit udang bersertifikat, pakan bersertifikat, menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

Tantangan Lingkungan dan Ekonomi Tidak Dapat Diselesaikan Terpisah

26 April 2024 - 05:50 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa tantangan sektor lingkungan dan ekonomi tidaklah dapat diselesaikan secara terpisah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia