Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

UMNO Tarik Dukungan, Perdana Menteri Muhyiddin Yasin Diminta Mundur

  • Oleh ANTARA
  • 08 Juli 2021 - 12:30 WIB

BORNEONEWS, Kuala Lumpur - Musyawarah Majelis Tertinggi (MKT) UMNO Rabu malam (7/7) menyatakan menarik  dan mengakhiri dukungan kepada Muhyiddin Yasin selaku Perdana Menteri Malaysia.

Presiden UMNO, Dr Ahmad Zahid Hamidi dalam pernyataan yang disampaikan kepada media di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat menyebabkan UMNO menarik dukungan tersebut.

"UMNO mendesak agar Muhyiddin dapat mundur secara terhormat untuk membolehkan seorang perdana menteri baru dilantik untuk suatu tempo yang terbatas," katanya.

Zahid mengatakan musyawarah telah mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh MKT pada 11 Maret 2020 tatkala UMNO memberikan dukungan kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri.

"Dua panduan utama adalah pemerintah harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan dan pemerintah harus segera menangani kelambanan ekonomi dan melakukan tindakan dalam menangani pandemi COVID-19," katanya.

Zahid mengatakan pemerintah pimpinan Perdana Menteri, Muhyiddin  Yasin gagal memenuhi segala garis panduan yang dikemukakan oleh MKT pada 11 Maret 2020 sebagai syarat meneruskan dukungan.

Di antara beberapa perkara utama kegagalan pemerintah adalah kegagalan pemerintah menangani pandemi  COVID-19 secara nyata sehingga mencetuskan keresahan dan kemurungan serius rakyat.

"Contohnya total lockdown hanya menggandakan jumlah kematian dari 2,800 menjadi lebih 5,768 korban hanya dalam tempoh 38 hari setelah PM mengumumkan total lockdown," katanya.

Kemudian kegagalan pemerintah dengan menyalahgunakan darurat yang hanya untuk muslihat politik hingga memudaratkan rakyat dan ekonomi negara, sekaligus menolak suara UMNO yang sejak dari awal menolak keras proklamasi tersebut.

"Pemerintah gagal untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlemen hingga memandulkan segala praktek demokrasi check and balance yang menjamin hak dan suara rakyat dibela," katanya.

Berita Terbaru