Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kebijakan Penyekatan Bundaran Besar Palangka Raya Dinilai Kurang Sosialisasi

  • Oleh Donny Damara
  • 14 Juli 2021 - 15:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawati Darland Atjeh menilai kebijakan penyekatan bundaran besar Kota Palangka Raya kurang sosialisasi.

Imbasnya, hal tersebut menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Seharusnya, sebelum menerapkan kebijakan, sosialisasi disampaikan dengan masif.

"Penjelasan SE Wali Kota Palangka Raya dalam hal itu tidak cukup, cuma disampaikan beberapa kali dan hanya muncul di medsos 2 kali," ujarnya, Rabu, 14 Juli 2021.

Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Kota Palangka Raya juga harus membuat kebijakan agar untuk ambulans, mobil umum membawa orang sakit, pemadam kebakaran, serta kendaraan emergency lainnya bisa melewati penyekatan.

Kemudian, untuk memperlancar hal tersebut, tentu kosenkuensinya harus ada petugas yang berjaga di area penyekatan untuk buka tutup jalan.

"Seharusnya ada pengecualian untuk kendaraan emergency yang bisa melewati penyekatan, jadi tidak harus ikut-ikutan memutar mencari jalan alternatif. Sebab itu terlalu rumit, karena beberapa jalan terlalu padat," tegasnya. (DONNY D/B-11)

Berita Terbaru