Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, Politisi NasDem: Insentif Nakes Harus Dibayarkan Per Bulan

  • Oleh Rokim
  • 19 Juli 2021 - 21:31 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh berharap pemerintah pusat jangan terlalu menyalahkan pemerintah daerah, karena banyak daerah yang saat ini sedang kewalahan mengatur anggaran selama pandemi Covid-19.

Harapan politisi NasDem ini disampaikan menyusul terbitnya teguran Mendagri, Tito Karnavian terhadap 19 provinsi, termasuk Kalimantan Teng, karena realisasi anggaran penanganan Covid-19, termasuk insentif tenaga kesehatan atau Nakes masih rendah.

Diakuinya dana bagi hasil (DBH) ke daerah dinaikkan, namun yang menjadi persoalan yakni pemerintah pusat sering terlambat untuk dana transfer, sedangkan perintah pemanggulangan Covid-19 lebih cepat daripada tersedianya anggaran.

"Kondisi ini membuat banyak aspek terganggu yang juga berimbas pada turunnya PAD. APBD kita juga turun. DBH kalau dinaikkan kan pembangunan kita di daerah juga masih bisa jalan," ujar tulis Farida melalui pesan WhatsApp, Senin 19 Juli 2021.

Faridawaty menuturkan saat ia bersama anggota dewan lainnya melakukan reses untuk pengawasan pelaksanaan vaksin ke puskesmas dibeberapa kabupaten selalu mendapat keluhan dari dokter dan Nakes.

Mereka selalu mengeluhkan lambatnya pembayaran isentif. Mereka juga mengeluhkan kecilnya insentif yang diterima. Angkanya tersebut menurut mereka tidak sebanding dengan resiko dan beban tugas yang mereka hadapi.

Anggota DPRD Kalteng 2 periode ini mencontohkan pembayaran Naskes di RSUD Palangka Raya yang baru dibayar April 2021. Ia berharap insentif Naskes selama pandemi ini bisa dibayarkan tepat waktu atas bersamaan dengan gaji bulanan.

"Jika telatm maka akan mempengaruhi kinerja dan semangat Nasker. Apakagi tugas mereka sangat berisiko. Farida mengaku tidak sepakat jika insentif Nasker dibayarkan per triwulan.

Sementara itu menyikapi peryataan Mendagri, Toto Karnavian mengenai penanganan Covid-19, khususnya mengenai anggaran Farida menyebut terkadang kepala daerah tidak tahu persis jumlah anggaran covid itu berapa yang tersisa atau tertunda penyalurannya karena yang lebih tahu adalah Bappeda atau BAKD.

Sedangkan mengenai terlambatnya penyaluran bantuan tunai Covid-19 ke masyarakat dan keterlambatan pembayaran tunjangan Nakes menurut Farida justru Bappeda atau BAKD yang harus aktif melaporkan ke kepala daerah dan mendorong yang di bawahnya untuk segera merealisasikan ke masyarakat atau Nakes, sehingga dikemudian hari progress serapan anggaran Covid-19 bisa terserap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kemendagri. (ROKIM/B-6)

Berita Terbaru