RUU PKS, Setitik Harapan untuk Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Oleh ANTARA
26 Juli 2021 - 11:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sulit untuk menghadapi risiko serangan balik setelah melakukan pengungkapan kasus kekerasan seksual. Setidaknya hal ini yang dirasakan oleh GH ketika mengungkapkan kasus pelecehan yang ia alami.

GH harus menghadapi pernyataan-pernyataan yang semakin melecehkan dirinya pasca pengungkapan, seperti yang dikutip melalui siaran pers Komnas Perempuan pada tanggal 10 Juni 2021.

Beberapa pihak, baik yang terlibat dengan pelaku maupun tidak, bahkan menunjukkan sikap yang menyetujui tindakan pelaku dan menyemangati hal tersebut.

Sayangnya, peristiwa itu tidak hanya dihadapi oleh GH. Ribuan korban kekerasan seksual menghadapi risiko serangan balik bila mereka melaporkan atau menuntut pelaku kekerasan.

Serangan balik yang diarahkan kepada korban pun beragam, seperti penyangkalan, menyalahkan korban, dan bahkan pelaku dapat balas menuntut korban.

Menurut Komnas Perempuan, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, dan salah satunya adalah payung hukum yang belum memenuhi kebutuhan korban kekerasan. Baik kebutuhan korban untuk menuntut keadilan, maupun perlindungan.

Sebagai wujud dari komitmen Komnas Perempuan dalam melindungi hak korban kekerasan seksual, instansi tersebut memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sejak tahun 2012. Namun, RUU PKS tak kunjung memperoleh persetujuan oleh DPR untuk disahkan.

Kegagalan tersebut diakibatkan oleh perdebatan yang terjadi di dalam forum legislatif, yang mana seluruh pihak merasa mereka telah memperjuangkan kebenaran.

Terdapat pihak yang menekan agar RUU PKS segera disahkan demi memberi angin segar kepada para korban kekerasan seksual.

Tapi di sisi lain ada pihak yang menuntut kehati-hatian agar pengesahan RUU PKS tidak ‘membuka pintu seks bebas’.

Darurat Kekerasan Seksual

Pada tahun 2014, tepat dua tahun sejak RUU PKS mulai diperjuangkan, Komnas Perempuan menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia berada dalam tahap darurat kekerasan seksual. Mirisnya, hingga saat ini, status darurat kekerasan seksual masih berlaku di Indonesia.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mengatakan, jika mengacu pada data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011-2019, tercatat ada 46.698 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal maupun publik.

Jumlah laporan tersebut tidak menunjukkan seluruh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Ia meyakini bahwa saat ini terjadi fenomena gunung es, di mana para korban kekerasan seksual memilih untuk menyembunyikan kekerasan yang mereka terima dibandingkan melaporkannya kepada Komnas Perempuan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena gunung es adalah kurangnya kemampuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur perlindungan untuk korban kekerasan seksual. KUHP terlalu fokus pada pelaku kekerasan seksual dan mengabaikan hak-hak perlindungan dan pemulihan yang seharusnya diperoleh korban.

Komisioner Komnas Perempuan tersebut juga menyatakan, masih terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum diatur di dalam KUHP. Hal ini menyebabkan KUHP dianggap tidak efektif untuk menjadi acuan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual.

KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual, terdapat bentuk kekerasan lain seperti pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Berdasarkan pada hal tersebut, Maria Ulfah menekankan pentingnya mengesahkan RUU PKS sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses kepada korban kekerasan seksual untuk menuntut keadilan dan melindungi hak-hak konstitusional mereka.

Harapan Baru

Setelah menuai kegagalan pada periode sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) mengusulkan agar RUU PKS menjadi agenda prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Adapun tiga fraksi pengusul ialah Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKB.

RUU PKS berhasil masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas 2021 setelah memperoleh dukungan dari seluruh partai. Menurut Maria Ulfah, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS.

Baleg lantas membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertanggung jawab terhadap RUU PKS dan diketuai oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Willy Aditya.

Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya kepada ANTARA menyatakan optimistis RUU PKS tersebut dapat disahkan 2021 ini.

Kurangnya dialog, menurut Willy menjadi salah satu sebab RUU PKS terbengkalai selama delapan tahun. Untuk itu, dialog, diskusi dan memberikan pengertian pentingnya RUU tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukannya.

Willy juga membangun dialog untuk memberikan pengertian bahwa RUU PKS bukan pintu masuk untuk seks bebas maupun LGBT. Sebab, pemahaman yang salah bahwa RUU PKS sebagai pintu masuk seks bebas dan LGBT juga telah menjadi salah satu penyebab alotnya RUU tersebut dibahas.

Hingga saat ini Panja RUU telah melakukan empat kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kelompok yang setuju dengan RUU PKS, kelompok kontra, pakar hukum, pakar gender, psikolog, dan pakar agama.

Terdapat tiga isu yang menjadi sorotan dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Baleg. Ketiga isu tersebut adalah sexual consent atau persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, yang mana dianggap sebagai ‘pintu masuk seks bebas’, isu kedua adalah kontrol sosial, dan isu ketiga adalah batasan ruang pribadi dan ruang publik.

TAGS:

#RUU PKS #Korban Kekerasan Seksual

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Mendag Zulhas Minta IMA Terus Berkontribusi Bagi Ekonomi RI

05 Mei 2024 - 03:00 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta organisasi profesi pemasaran dan kewirausahaan (Indonesia Marketing Association/IMA) terus berkontribusi bagi perekonomian Indonesia melalui terobosan dan ide-ide baru dalam memasarkan produk.

Wapres Optimistis Indonesia Dapat Kalahkan Guinea

05 Mei 2024 - 02:00 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku optimis timnas Indonesia U-23 dapat mengalahkan timnas Guinea U-23 pada pertandinganplay offperebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Prancis pada 9 Mei.

Kiat Terhindar dari Dehidrasi Hingga Heat Stroke Saat Cuaca Panas

05 Mei 2024 - 01:00 WIB

Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama mengatakan terdapat sejumlah kiat yang dapat masyarakat terapkan guna terhindar dari dehidrasi hinggaheat stroke(serangan panas) saat cuaca panas.

Gregoria Optimistis dengan Generasi Baru Tunggal Putri Indonesia

05 Mei 2024 - 00:00 WIB

Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung optimistis dan bangga dengan pertumbuhan para generasi baru Indonesia di sektor yang ia jalani, menyusul pencapaian tim yang berhasil lolos ke babak final Piala Uber 2024, setelah penantian 16 tahun.

Polisi Periksa Kejiwaan Tersangka Pelaku Mutilasi Istri

04 Mei 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Resor Ciamis menyiapkan suatu tim untuk memeriksa lebih lanjut kondisi kejiwaan tersangka yang membunuh istrinya sendiri dengan cara memutilasi di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Pj Sekda Barito Utara Serahkan LKPD 2023 Unaudited Kepada BPK RI Kalteng

04 Mei 2024 - 23:30 WIB

Polisi Amankan Pemuda Pencuri Ratusan Celana Dalam Wanita

04 Mei 2024 - 23:20 WIB

Polisi mengamankan seorang pemuda berinisial J (31) atas dugaan mencuri ratusan celana dalam wanita milik penghuni berbagai indekos di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ini Nama-Nama 25 Anggota DPRD Barut yang Terpilih pada Pemilu Legislatif 2024

04 Mei 2024 - 23:10 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Kamis kemarin telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, pada Pemilu legislatif 2024.

ICC: Ancaman Terhadap Keputusan Mahkamah Bisa Dianggap Kejahatan

04 Mei 2024 - 23:00 WIB

Kantor Kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan bahwa ancaman untuk menanggapi keputusan Mahkamah dapat dianggap sebagai suatukejahatan.

Latihan Fisik Dapat Meningkatkan Kebugaran Jasmani Calon Jamaah Haji

04 Mei 2024 - 22:50 WIB

Selain bantuan obat dan alat, peningkatan kebugaran jasmani bagiCalon Jamaah Haji (CJH) dapat dilakukan dengan latihan fisik secara teratur.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia