KPK Setor Uang Rampasan ke Kas Negara dari Pperkara Suap Wahyu Setiawan

Oleh ANTARA
30 Juli 2021 - 17:55 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor kepada kas negara berupa uang rampasan dari perkara suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.

"Penyetoran kepada kas negara berupa uang rampasan sejumlah Rp654.800.000 dan 41.350 dolar Singapura telah dilaksanakan oleh Jaksa Eksekusi Andry Prihandono pada Jumat (16/7)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penyetoran tersebut berdasarkan putusan MA RI No. 1857 K/Pid.Sus/2021 tanggal 2 Juni 2021 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020.

"Salah satu komitmen KPK dalam melaksanakan "asset recovery" di antaranya dengan terus melakukan penyetoran kepada kas negara tidak hanya dari pembayaran uang denda dan uang pengganti namun dari berbagai uang rampasan hasil tindak pidana korupsi," ucap Ali.

Sebelumnya pada Kamis (17/6), KPK telah mengeksekusi Wahyu ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Meski Majelis Kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun khusus permohonan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik bagi Wahyu telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana permohonan dari tim JPU dalam memori kasasi yang sebelumnya telah diajukan kepada MA.

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan tidak mencabut hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.

Kemudian pada 7 September 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan banding tersebut tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Wahyu selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pidana seperti yang dituntut KPK.

TAGS:

#Wahyu Setiawan #Kpk #Uang Rampasan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kemenkes: Lulusan PPDS berbasis RS harus Berkualitas Global

05 Mei 2024 - 20:20 WIB

Kementerian Kesehatan mengembangkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) atau Hospital-Based dan menargetkan lulusan program ini memiliki kualitas tingkat global.

Dewan Apresiasi dan Dukung Pelaksanaan FLS2N

05 Mei 2024 - 20:10 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Mustafa Joyo Muhtar mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diikuti oleh 231 peserta dari SD, MI, SMP dan MTs se Barito Utara di aula Dinas Pendidikan Barito Utara.

IKN sebagai Katalis Kunci Mewujudkan Strategi Hidrogen Nasional

05 Mei 2024 - 20:00 WIB

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya, khususnya dalam sektor energi baru terbarukan (EBT). Bayangkan saja pada sumber daya air, negeri ini dilimpahi danau, sungai, dan laut yang luas. Selalu diterangi sinar mentari dan dilintasi angin sepanjang waktu.

Pemkab Kobar Siap Fasilitasi Tuntutan Hak Masyarakat terhadap Perusahaan Perkebunan

05 Mei 2024 - 19:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) siap memfasilitasi tuntutan masyarakatuntuk mendapatkan hak yang harus diberikan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Wamendag Jerry: Ekonomi Stabil Jadikan Industri EV Mampu Berkembang

05 Mei 2024 - 19:40 WIB

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyebut, keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketahanan dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik membuat Tanah Air memiliki potensi besar pada pengembangan industri kendaraan listrik atauelectric vehicle(EV).

KPU Kalteng Gelar Media Gathering Sampaikan Jadwal Penyerahan Dukungan pada Pilkada 2024

05 Mei 2024 - 19:30 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan media gathering dengan media online, cetak maupun elektronik, diselenggarakan di Palangka Rayapada Minggu, 5 Mei 2024.

Gubernur: Atlet Kalteng Bisa Berprestasi di PON Aceh-Sumut 2024

05 Mei 2024 - 19:20 WIB

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) XII 2024 bisa mengukir prestasi dan mengharumkan nama daerah, karena anggaran yang dikucurkan cukup besar.

Kapolres Kobar Hadiri Rakerda DAD, Apresiasi Dukungan Ormas Dalam Menindak Tegas Pencuri Sawit

05 Mei 2024 - 19:10 WIB

Kapolres Kotawaringin Barat (Kobar) AKBP Yusfandi Usman menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) Dewan Adat Dayak (DAD) Kobar di Rumah Betang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Minggu, 5 Mei 2024.

Setelah 16 Tahun, Indonesia Bawa Pulang Medali Piala Uber

05 Mei 2024 - 19:00 WIB

Setelah 16 tahun penantian, akhirnya tim bulu tangkis putri Indonesia membawa pulang medali setelah mencapai final Piala Uber 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Minggu.

Dinas Pendidikan Barito Utara Gelar FLS2N Tingkat Kabupaten

05 Mei 2024 - 18:50 WIB

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara (Disdik Barut) menggelar Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Barito Utara di aula Dinas Pendidikan setempat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia