Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tunjukkan Peta Bahwa Areal Kebunnya Bukan dalam Kawasan Hutan

  • Oleh Naco
  • 02 Agustus 2021 - 16:06 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sidang perdata yang diajukan M Abdul Fatah kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya masih bergulir, Senin, 2 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Sampit.

Bahkan dalam kesempatan itu melalui Rendra Ardiansyah kuasa hukumnya, Abdul Fatah mengajukan bukti tambahan yakni peta sebaran TORA di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.

"Kita hari ini mengajukan bukti tambahan, peta sebaran TORA (tanah objek reforma agraria)," ucap Rendra pada sidang yang dipimpin majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai oleh Darminto Hutasoit.

Dalam bukti tambahan itu, peta yang berasal dari Disperkimtan Kabupaten Seruyan itu menunjukkan kalau areal lahan milik Abdul Fatah masuk dalam salah satu perizinan perkebunan kelapa sawit 

"Artinya kebun Pak Fatah ini bukan dalam kawasan HTI, namun dalam izin perusahaan sawit yang sudah dibebaskan sebagaimana peta terbaru," ucap Rendra.

Peta itu juga mematahkan anggapan bahwa areal yang digarap penggugat masuk dalam kawasan hutan sebagaimana yang dalilkan pihak tergugat. "Ini SK terbarunya, makannya kita ajukan sebagai bukti kita," tandasnya.

Seperti diketahui gugatan penggugat sebelumnya disebutkan kalau tergugat dianggap melawan hukum setelah melakukan penindakan kepada Abdul Fatah secara pidana karena dianggap merambah kawasan hutan

Apabila diperhitungkan dalam isi gugatan itu maka penggugat mengalami kerugian yakni membeli tanah tersebut sebesar Rp. 87.650.000, biaya pengelolaan lahan dan biaya penanaman kepala sawit yaitu sebesar Rp. 100.000.000, sehingga kerugian Materil yang timbul akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar: Rp. 187.650.000

Bahwa kerugian Inmateril yang timbul akibat Perbuatan Tergugat yang melawan hukum sebagaimana Pasal 30 Huruf (b), Peraturan Presiden Nomor: 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; yang melakukan penangkapan, hingga penahan serta penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah kerugian moril, dan penderitaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahwa apabila di nominalkan sebesar Rp. 1.500.000.000.

Mereka juga dalam gugatan perdata itu jika terus berlanjut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kira juga menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.-  Perhari yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Berita Terbaru

Hotel Anna Buntok Hangus Terbakar

Hotel Anna Buntok Hangus Terbakar

  • 03 Mei 2024 - 10:45 WIB
Masyarakat Pangkalan Bun Antusias Antre Bingkisan Minyak Goreng dan Nasi Kota dari Hj Nuriyah

Masyarakat Pangkalan Bun Antusias Antre Bingkisan Minyak Goreng dan Nasi Kota dari Hj Nuriyah

  • 03 Mei 2024 - 10:30 WIB
Gedung Putih Belum Terima Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata

Gedung Putih Belum Terima Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata

  • 03 Mei 2024 - 10:15 WIB
Pemkab Kotim Gotong Royong Massal Bersihkan Drainase dan Sungai Tersumbat Penyebab Banjir

Pemkab Kotim Gotong Royong Massal Bersihkan Drainase dan Sungai Tersumbat Penyebab Banjir

  • 03 Mei 2024 - 10:00 WIB
Kemenkumham Sebut Pemdes Memiliki Peran Vital Awasi Orang Asing

Kemenkumham Sebut Pemdes Memiliki Peran Vital Awasi Orang Asing

  • 03 Mei 2024 - 09:45 WIB
KPU Seruyan Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD

KPU Seruyan Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD

  • 03 Mei 2024 - 09:30 WIB
Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Irak, Tiket Olimpiade Tertunda

Indonesia U-23 Kalah 1-2 dari Irak, Tiket Olimpiade Tertunda

  • 03 Mei 2024 - 09:15 WIB
KSAD dan Ketua MPR Bahas soal Kesejahteraan Prajurit TNI

KSAD dan Ketua MPR Bahas soal Kesejahteraan Prajurit TNI

  • 03 Mei 2024 - 09:00 WIB
Peringati Hardiknas, SMAN 5 Palangka Raya Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar

Peringati Hardiknas, SMAN 5 Palangka Raya Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar

  • 03 Mei 2024 - 08:40 WIB
Pemkab Kapuas Selalu Dukung Kegiatan Positif Bentuk Keharmonisan Masyarakat

Pemkab Kapuas Selalu Dukung Kegiatan Positif Bentuk Keharmonisan Masyarakat

  • 03 Mei 2024 - 08:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri