Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mahfud Sebut Amendemen UUD 1945 Kewenangan MPR RI

  • Oleh ANTARA
  • 27 Agustus 2021 - 12:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan amendemen UUD 1945 merupakan kewenangan MPR RI.

Mahfud dalam siaran persnya, Kamis 26 Agustsu 2021 mengatakan pemerintah tidak berada dalam posisi setuju atau tidak karena tidak mempunyai kewenangan.
 
"Resminya pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke MPR/DPR RI, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Ada pun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang," katanya.
 
Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada acara Diskusi Konstitusi yang diselenggarakan oleh Integrity Lawfirm yang mengambil tema "Urgensi Amandemen Konstitusi di Tengah Pandemi: Untuk Kepentingan Siapa" secara daring, Kamis, mengatakan perubahan konstitusi merupakan wewenang MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, partai politik, DPD, dan lainnya.

"Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan disalurkan ke dalam kaki-kaki kelembagaan yang disediakan oleh konstitusi itu," tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pemerintah tidak ikut campur dalam rencana amendemen terbatas itu.
 
"Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju, karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah," ujarnya.

Namun Guru Besar Hukum Tata Negara ini menggarisbawahi karena konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak ada.

Bahkan, hampir tidak ada, sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dikritik bahwa ini salah.
 
"Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat dibuat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan. Saya kira itu bukan wewenang pemerintah. Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya tidak dilarang," kata Mahfud.
 

Berita Terbaru

Pemkab Murung Raya Luncurkan Siskeudes Online

Pemkab Murung Raya Luncurkan Siskeudes Online

  • 04 Mei 2024 - 01:00 WIB
Hadapi Tantangan Pembangunan Diperlukan Komunikasi Intens

Hadapi Tantangan Pembangunan Diperlukan Komunikasi Intens

  • 04 Mei 2024 - 00:00 WIB
Komunitas Peduli Kotim Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Narkoba

Komunitas Peduli Kotim Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Narkoba

  • 03 Mei 2024 - 23:50 WIB
Nuryakin Tegaskan Dedikasi Membangun Kalteng

Nuryakin Tegaskan Dedikasi Membangun Kalteng

  • 03 Mei 2024 - 23:40 WIB
Ini yang Disampaikan Pj Bupati Kapuas saat Hadiri Perpisahan Dua Pegawai Purna Tugas

Ini yang Disampaikan Pj Bupati Kapuas saat Hadiri Perpisahan Dua Pegawai Purna Tugas

  • 03 Mei 2024 - 23:30 WIB
Ratusan PPPK Seruyan Diambil Sumpah Janji

Ratusan PPPK Seruyan Diambil Sumpah Janji

  • 03 Mei 2024 - 23:20 WIB
KPU Murung Raya Luncurkan Tahapan Pilkada 2024

KPU Murung Raya Luncurkan Tahapan Pilkada 2024

  • 03 Mei 2024 - 23:10 WIB
Respon Cepat Polsek Sebangau Bantu Masyarakat Alami Kecelakaan Lalu Lintas

Respon Cepat Polsek Sebangau Bantu Masyarakat Alami Kecelakaan Lalu Lintas

  • 03 Mei 2024 - 23:00 WIB
Merdeka Belajar Berikan Kemudahan dan Kreativitas dalam Pembelajaran

Merdeka Belajar Berikan Kemudahan dan Kreativitas dalam Pembelajaran

  • 03 Mei 2024 - 22:50 WIB
DP3ADALDUKKB Mura Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

DP3ADALDUKKB Mura Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

  • 03 Mei 2024 - 22:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri