BPPKAD Pulang Pisau Data Wajib Pajak PPJ Non PLN

Oleh Asprianta
17 September 2021 - 07:00 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulang Pisau (Pulpis) saat ini tengah melakukan pendataan terhadap wajib pajak Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN.

Pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk pengendalian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami saat ini tengah melakukan pendataan. Pendataan itu kami lakukan pada beberapa perusahaan mana saja di kabupaten Pulang Pisau yang memproduksi listrik sendiri dan saat ini pendataan sedang berjalan,” kata Sekretaris BPPKAD Pulpis Zulkadri.

Zul sapaan akrab Sekretaris BPPKAD itu mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalteng atas pengelolaan pendapatan pada BPPKAD menunjukkan terdapat wajib PPJ Non PLN yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Selain itu, menurut BPK RI perwakilan Kalteng, BPPKAD Pulpis telah menganggarkan penerimaan dari PPJ dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.925.408.929 atau sebesar 97,51 persen dari anggaran.

"Ini yang harus kita perbaiki berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalteng," ucapnya.

Ia menjelaskan PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Dasar pengenaan PPJ adalah nilai jual tenaga listrik. PPJ dikelompokkan menjadi dua. Yaitu PPJ PLN dan PPJ non PLN serta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011.

"Dalam Perda tersebut sudah diatur bahwa dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik dan jangka waktu penggunaan listrik yang berlaku di wilayah daerah," ungkapnya.

Dari pemeriksaan yang dilakukan itu BPPKAD, lanjutnya, diketahui bahwa PPJ yang selama ini dipungut hanya berasal dari PLN, sementara PPJ non PLN belum pernah dilakukan pendataan.

Sementara itu dari hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat beberapa industri atau perusahaan perkebunan di Pulpis yang menggunakan pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan mesin generator set (genset) dengan daya di atas 200 KVA.

"Jadi babarapa perusahaan yang beroperasi di Pulpis masuk kategori sebagai wajib pajak non PLN. Karena mereka memiliki pembangkit listrik sendiri. Generator set (genset) dengan daya di atas 200 KVA," tambahnya.

Menurut BPK RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari Wajib Pajak Penerangan jalan Non PLN yang belum terdaftar.

Namun kondisi tersebut juga disebabkan oleh Pemkab Pulpis belum menetapkan Keputusan Bupati tentang tata cara perhitungan dan nilai/harga jual listrik yang berasal dari bukan PLN sebagai acuan untuk melakukan perhitungan PPJ nonPLN

"Untuk itu BPK merekomendasikan bupati Pulang Pisau agar Menetapkan Keputusan Bupati tentang tata cara perhitungan dan nilai/harga jual listrik yang bukan berasal dari PLN sebagai acuan untuk melakukan perhitungan PPJ non-PLN," tutupnya. (ang)

TAGS:

#BPPKAD Pulang Pisau #Pajak PPJ Non PLN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemuda 35 Tahun di Barito Timur Cabuli Anak Bawah Umur

26 April 2024 - 20:48 WIB

Seorang pemuda berusia 35 tahun di Kabupaten Barito Timur ditangkap karena diduga mencabuli bocah berusia 9 tahun yang merupakan anak rekannya sendiri.

Yuas Elko Harap Sendratari Perkuat Motivasi Kreativitas Sanggar Tari

26 April 2024 - 20:41 WIB

Ia menilai kreativitas dalam seni dan budaya dapat menjadi daya tarikwisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah.

BPN Murung Raya Gelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria

26 April 2024 - 20:35 WIB

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSFA) bersama Pemkab, Pemerintah Desa setempat, dan masyarakat.

Kebakaran Hanguskan 5 Rumah di Handiwung Katingan

26 April 2024 - 20:30 WIB

Musibah kebakaran menghanguskan sebanyak 5 buah rumah di Desa Handiwung, Kecamaran Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Jumat, 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemkab Murung Raya Audit Kasus Stunting Semester I 2024

26 April 2024 - 20:25 WIB

Dalam rangka evaluasi penanggulangan kasus stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Murung Raya melaksanakan Audit Kasus Stunting Semester I 2024 di Aula Gedung Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya, baru-baru ini.

Sendratari Wujud Pembinaan Pelaku Seni

26 April 2024 - 20:21 WIB

Ia mengingatkan sendratari merupakan bagian dari budaya sebagai identitas suatu bangsa, serta membutuh peran bersama untuk menjaga budaya yang ada.

Tabliq Akbar Bersama Guru Yannor di Masjid Al-Jihad Puruk Cahu

26 April 2024 - 20:15 WIB

Dalam meraih kemenangan Idulfitri Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan dewan kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Jihad Puruk Cahu melaksanakan kegiatan halal bihalal bersama guru Muhammad Yannor (kalua), kegiatan ini mengangkat tema@Menebar Kebaikan Merajut Kebersamaan dalam Keberagaman kegiatan dimulai dengan acara Maulid Habsyi dan tausiah agama Setelah acara dibuka secara resmi oleh Panitia, bertempat di Masjid Al-Jihad Puruk Cahu, belum lama tadi.

Wagub Kalteng: Kebudayaan dan Pariwisata Magnet Ekonomi dan PAD

26 April 2024 - 20:11 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.

Ini Pesan Pj Bupati Murung Raya untuk Bakah Bawe Pariwisata 2024

26 April 2024 - 20:05 WIB

Pj Bupati Murung Raya (Mura), Hermon menghadiri malam Grand Final Pemilihan Bakah Bawe atau Putra Putri Pariwisata Kabupaten Murung Raya 2024 yang diselenggarakan di GPU Tira Tangka Balang, belum lama ini.

Wagub Sebut Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Sudah Seharusnya Jadi Prioritas

26 April 2024 - 20:00 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo menyebut penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sudah seharusnya menjadi prioritas perhatian bersama.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia