DPMD Pulang Pisau Dorong Pendaftaran BUMDes Peroleh Status Badan Hukum

Oleh Asprianta
28 September 2021 - 18:15 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) akan terus memberikan dorongan seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini telah berstatus badan hukum agar menjadi salah satu ujung tombak dan kunci penguatan perekonomian di desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPMD Pulpis, Hj Deni Widanarni saat dibincangi rekan media, Selasa (28/9/2021).

"Undang-Undang Cipta Kerja ini kuat sekali menyatakan BUMDes sebagai entitas baru, unit usaha yang berbadan hukum yang setara dengan PT dan Koperasi yang ada selama ini. Status ini akan mempermudah BUMDes dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta," ucap Deni sapaan akrab Kepala DPMD Pulpis itu.

Menurut Deni, langkah pertama yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan pendampingan administrasi kepada BUMDes agar segera memiliki dukumen berbadan hukum.

Hal tersebut mengacu dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 bahwa BUMDes wajib berbadan hukum.

"Kehadiran Permendes ini bertujuan memberikan kepastian, kemudahan dan penyeragaman sehingga akan sangat membantu BUMDes untuk memperoleh satus badan hukum. Langkah awal yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat elektronik sebagai dokumen bukti telah berstatus badan hukum adalah mendaftarkan nama BUMDes," katanya.

Deni menjelaskan bahwa BUMDes dinyatakan berbadan hukum ketika desa telah menetapkan peraturan desa yang merupakan produk musyawarah desa dan telah disahkan kepala desa melalui peraturan desa terkait pendirian BUMDes, AD/RT BUMDes, serta rencana usaha.

Selanjutnya, terang Deni, dilakukan pendaftaran dan registrasi nama BUMDes tersebut di Kemendes PDTT karena pencatuman nama menjadi keharusan saat melakukan registrasi. Selanjutnya didokumentasikan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Dengan perubahan status itu BUMDes yang telah berbadan hukum ini memiliki dampak positif dalam penguatan ekonomi di desa. Otomatis, pendapatan asli desa akan meningkat, sehingga BUMDes yang berbadan hukum lebih potensial keleluasaan dalam menjalin kerjasa bisnis dengan pihak lain, seperti perbankan dalam bentuk kredit komersial untuk pengembangan BUMDes," ungkapnya.

Dari sebanyak 79 BUMDes di Kabupaten Pulang Pisau, baru sebanyak 24 BUMDes yang telah mendaftarkan untuk registrasi ke Kemendes PDTT agar mendapatkan badan hukum.

TAGS:

#DPMD Pulang Pisau #BUMDes

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Warga Gunung Mas Berbondong-bondong Saksikan Kejurnas Grasstrack

05 Mei 2024 - 16:50 WIB

Masyarakat Kabupaten Gunung Mas berbondong-bondong melihat Kejurnas Grasstrack Region IV Kalimantan Putaran I yang diselenggarakan di Sirkuit Antang Sakti Kuala Kurun, Minggu, 5 Mei 2024.

Kuwu Minta Perda P4GN Dimaksimalkan untuk Memberantas Narkoba

05 Mei 2024 - 16:40 WIB

Pemberantasan narkoba harus benar-benar bisa mendapat perhatian serius oleh semua pihak terkait utamanya yakni aparat penegak hukum.

Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara Juga untuk Lestarikan Budaya

05 Mei 2024 - 16:30 WIB

Rumah Pintar Taman Askari Kapuas baru-baru ini sukses mengadakan lomba fashion show busana adat nusantara, dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024, bertempat di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Dewan Dorong Semua Pihak Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kalteng

05 Mei 2024 - 16:20 WIB

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mendorong semua pihak untuk bersinergi dan bergerak bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng.

Puluhan Wartawan Perdalam Penulisan Ekonomi bersama BI Kalteng di Yogyakarta

05 Mei 2024 - 16:10 WIB

Rekan Pelaku Tidak Terlibat Penganiayaan Taruna STIP

05 Mei 2024 - 16:00 WIB

Korban meninggal akibat kekurangan oksigen yang dialaminya usai dianiaya pelaku dengan tangan kosong hingga korban pingsan.

Dewan Harap Pemprov Bangun Gedung Tetap KONI Kalteng

05 Mei 2024 - 15:51 WIB

Selain itu dalam upaya membangun gedung KONI ini, Rasyid menyarankan apabila memang Pemprov Kalteng terkendala anggaran ada baiknya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait misalnya swasta serta pemerintah pusat melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora).

Keluarga Taruna Tewas Dianiaya akan Tuntut Pertanggung Jawaban STIP

05 Mei 2024 - 15:41 WIB

Ia meminta pertanggung jawaban kampus atas kejadian yang menghilangkan nyawa dari keluarganya dan meminta pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya

Apresiasi Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara, Pj Ketua PKK Kapuas: Latih Kepercayaan Diri Anak

05 Mei 2024 - 15:31 WIB

Dirinya juga berharap melalui diadakan lomba ini dapat melatih kepercayaan diri setiap anak sehingga bisa terus terbiasa sampai usia dewasa kelak.

Mahasiswa STIP Tewas Akibat Kekurangan Oksigen Usai Dianiaya

05 Mei 2024 - 15:21 WIB

Hasil dari autopsi yang dilakukan terhadap jasad korban ditemukan ada luka di ulu hati korban yang menyebabkan pecahnya jaringan paru.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia