"Itu dilakukan secara sepihak dilakukan kelurahan tanpa adanya musyawarah adanya rapat, ini otoriter penyalahgunaan wewenang," katanya.

Pihaknya masih menunggu apakah ini nanti dari pihak ayah akan mengambil upaya hukum lain untuk melaporkan pidana atau bagaimana masih belum dipastikan.

Pihaknya telah melayangkan surat ke kelurahan namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan dari kelurahan itu sendiri.

Menurutnya hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang, dimana seharusnya lurah memanggil yang bersangkutan atau para pihak yang ada di dalam yang bersengketa.

Jika ada tumpang tindih seharusnya pencabutan sertifikat itu tidak dilakukan secara sepihak karena, terbitnya SPT itu mempunyai sejarahnya sendiri.

Ia menegaskan lurah bisa memanggil semua orang itu untuk diadakan musyawarah diadakan rapat atau kalau memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin rapat itu dia bisa minta kepada para pihak untuk mengusulkan pada BPN. 

"Tiba-tiba dia mencabut itu yang bikin ribut, enak sekali Lurah dengan gampang mencabut itu tanpa ada persetujuan atau tanpa ada rapat dengan pihak-pihak yang menjadi korban," ujarnya. (APRIANDO/B-6)