Nikah Sirih Ditulis di KK Bentuk Perlindungan Warga Negara

Oleh ANTARA
11 Oktober 2021 - 22:01 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullh Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyatakan aturan yang memperbolehkan status nikah siri di kartu keluarga (KK) sebagai bentuk perlindungan warga negara.

Secara substansial, Tholabi dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran.

"Hanya saja semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Di sini letak krusialnya," kata Tholabi dalam keterangan tertulis, Senin 11 Oktober 2021.

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan bahwa dampak dari penulisan status perkawinan dengan sebutan "nikah belum tercatat" atau "kawin belum tercatat" di kartu keluarga memberi dampak yang tidak sederhana.

"Meski Dukcapil menggarisbawahi bahwa penyebutan tersebut bukan dalam rangka melegitimasi pernikahan siri. Namun, dampaknya cukup besar," kata Tholabi mengingatkan.

Tholabi menjelaskan dampak potensi yang muncul dari aturan tersebut, secara logis akan menumbuhsuburkan praktik nikah siri di tengah-tengah masyarakat. Padahal prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.

"Di poin ini penulisan 'kawin belum tercatat' dalam kartu keluarga pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif," ujarnya.

Tholabi juga berpendapat ketentuan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri justru merepotkan bagi mereka pelaku nikah siri saat melakukan pencatatan perkawinan melalui kantor urusan agama (KUA).

"Dalam adminsitrasi yang dikenal adalah kawin, tidak kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini akan merepotkan pelaku nikah siri dan juga petugas KUA," kata Tholabi.

Selain itu, keberadaan nomenkaltur "nikah belum tercatat" justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan.

"Misalnya saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, potensial tidak bisa dijerat UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun hanya bisa dijerat tindak pidana umum," ungkap Tholabi.

Untuk menghindari polemik persoalan "nikah belum tercatat", Tholabi meminta agar pemerintah melakukan koordinasi antarkementerian/lembaga agar substansi yang dikehendaki dari keberadaan Permendagri No 9 Tahun 2016 dapat diwadahi dengan cara yang tepat.

Tholabi berharap semangat baik yang terdapat dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini mestinya dapat diharmonikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dengan lembaga dan pengambil kebijakan yang terkait dengan aturan tersebut.

"Jangan sampai semangat baik justru menabrak aturan lainnya dan menjadikan disharmoni antarlembaga," kata Tholabi mengingatkan.

ANTARA

TAGS:

#Nikah Sirih #Perlindungan Warga Negara

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ini Nama 25 Anggota DPRD Barito Selatan Terpilih Periode 2024-2029

03 Mei 2024 - 18:41 WIB

Sebanyak 25 orang anggota DPRD Barsel terpilih tersebut terbagi dari tiga Daerah Pemilihan atau Dapil. Untuk Daerah Pemilihan Jsebanyak 11 kursi, Dapil 2 sebanyak 7 kursi dan Barsel 3 sebanyak 7 kursi.

Permen Keuangan Daerah Dasar Kesbangpol Kelola Dana Hibah

03 Mei 2024 - 18:31 WIB

Hibah bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disdikbud Kobar Ungkap Kendala Tenaga Guru Honorer Menjadi PPPK

03 Mei 2024 - 18:20 WIB

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Jamri menyampaikan, bahwa berdasarkan data untuk di negeri tenaga honorer tersisa sekitar 280 orang.

Kesbangpol Kalteng Terima Kunjungan Sharing Komisi I DPRD Kotim

03 Mei 2024 - 18:11 WIB

Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Ardiansyah, menyampaikan kedatangannya untuk konsultasi dan sharing bantuan hibah.

KONI Kalteng Rakor Persiapan Atlet untuk PON dan Transpransi Anggaran

03 Mei 2024 - 18:00 WIB

Agar terselenggaranya PON Aceh-Sumut XXI 2024, terutama pada persiapan atlet dan transparansi anggaran maka Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Kegiatan dilaksanakan di Aula kantor KONI Kalteng, Jalan Thamrin Palangka Raya, Kamis, 2 Mei 2024.

Abdul Razak Dapat Dukungan dari H Abdul Rasyid Jadi Gubernur Kalteng 2024

03 Mei 2024 - 17:51 WIB

Dukungan ini menurutnya, menambah kekuatan untuk siapkan benteng-benteng pertahana, dalam menjalankan peran berpolitikkannya untuk memenangkan suara terbanyak pada pertandingan menjadi orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perpisahan Purna Tugas Staf Ahli EKP dan Kabag Umum

03 Mei 2024 - 17:40 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Agustina Erlin Hardi menghadiri acara perpisahan dua pejabat yang memasuki purna tugas, bertempat di Aula kantor Bupati Kapuas, Jumat, 3 Mei 2024.

Pemkab Gunung Mas Gelar Olimpiade Menghitung dengan Metode Gasing

03 Mei 2024 - 17:30 WIB

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Mas gelar Olimpiade menghitung dengan metode gampang, asik dan menyenangkan (gasing).

Ari Panan Ungkap Hasil Koordinasi Terkait Jalan Hauling PT MUTU yang Dipermasalahkan Warga Ketab

03 Mei 2024 - 17:20 WIB

Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P Lelu mengungkap hasil koordinasi dengan Pemkab Barito Selatan terkait jalan hauling batubara PT Multi Tambangjaya Utama atau MUTU yang melintasi wilayah Barito Timur dan dipermasalahkan oleh warga Desa Ketab.

Ketua DPRD Palangka Raya Minta Rekomendasi LKPJ 2023 Dituntaskan

03 Mei 2024 - 17:10 WIB

Sigit menegaskan, hal ini penting agar pada pelaksanaan program di tahun 2024 dapat lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia