Kominfo Tutup Akses 151 Fintech P2P dan 4 Entitas Tanpa Izin

Oleh ANTARA
12 Oktober 2021 - 23:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan penutupan akses terhadap 151 perusahaan keuangan digital (fintech) peer to peer (P2P) lending dan empat entitas tanpa izin, yang ditemukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan pemerintah telah banyak melakukan hal untuk memberantas fintech lending ilegal.

"Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," jelasnya, dikutip dari siaran pers, Selasa 12 Oktober 2021.

Sejak 2018 hingga Agustus 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal. Menurut Dirjen Semuel, kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat.

"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya," katanya.

Aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara daring.

Namun apabila masyarakat meminjam melalui P2P lending ilegal, ada dampak negatif berupa menerima ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing melihat perkembangan kegiatan fintech P2P lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi COVID-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin.

"Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya. Ada beberapa modus yang digunakan fintech dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat.

"Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif dimasa pandemi ini. Mereka mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek," katanya.

Dia mengatakan para pelaku ilegal ini memberikan syarat mudah mendapatkan pinjaman, tapi mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di ponsel pengguna aplikasi.

"Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," ujarnya.

Tongam mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.

Menurutnya kegiatan tanpa izin sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

"Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin dan penawaran investasi melalui media Telegram adalah ilegal sehingga diharapkan masyarakat waspada jika menerima penawaran tersebut," paparnya.

ANTARA

TAGS:

#Kominfo #Fintech

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Tingkatkan Minat Siswa Melalui Teks Cerita Sejarah

30 April 2024 - 09:30 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kaltengberusaha meningkatkan minat pelajar dalam penulisan sejarah.

Pabrik Penggilingan Padi Barsel Miliki Prospek Bagus

30 April 2024 - 09:15 WIB

Pembangunan pabrik penggilingan padi di kawasan Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dinilai akan memiliki prospek bagus dalam dunia investasi.

Plt Kadisdik Kalteng : Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Cetak SDM Berprestasi

30 April 2024 - 09:00 WIB

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo, terus bekerja keras guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng, terutama mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berprestasi.

Kemenkominfo: Starlink Sudah Lulus Uji Laik Operasi di Indonesia

30 April 2024 - 08:40 WIB

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Aju Widya Sari mengungkapkan bahwa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi asal Amerika Serikat, Starlink, sudah lulus uji laik operasi di Indonesia.

DJPb Berikan Tiga Rekomendasi Tingkatkan Capaian Serapan APBD Kalteng

30 April 2024 - 08:21 WIB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memberikan tiga rekomendasi untuk mempercepat capaian serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

30 April 2024 - 08:00 WIB

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

Bupati Berharap Sepak Bola Kotim Semakin Maju, Terinspirasi Timnas Indonesia U-23

30 April 2024 - 07:40 WIB

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor berharap sepak bola di daerah ini semakin maju terinspirasi Timnas Indonesia U-23 yang mencetak sejarah melaju semi final Piala Asia U-23.

Meski Kalah, Kapolres Lamandau Tetap Bangga dengan Garuda Muda

30 April 2024 - 07:20 WIB

Dinas Kesehatan Barito Timur Suntik Vaksin Meningitis Jemaah Calon Haji

30 April 2024 - 07:00 WIB

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur menyuntikkan vaksin meningitis kepada 115 jemaah calon haji 2024, Senin, 29 April 2024.

Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Korban Banjir di Tengah Teror Buaya di Kotim, Sempat Tidak Makan

30 April 2024 - 06:40 WIB

Tim gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban banjir di tengah teror kemunculan buaya di Sungai Lembur Kuring, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin malam, 29 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia