Pemerintah Siapkan Strategi Tangani Pertambangan Tanpa Izin

Oleh ANTARA
13 Oktober 2021 - 23:51 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan menjadi penambang rakyat.

"Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat," ujarnya dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021.

Menteri Arifin mengatakan bahwa upaya penanganan pelaku PETI masih dilakukan melalui pembinaan oleh instansi terkait. Namun, apabila mereka tetap melakukan kegiatan penambangan ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat akan dilakukan upaya penindakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang, izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kini sudah memiliki akses seluas 100 hektare dibandingkan dengan izin penetapan lokasi (IPL) yang dulunya hanya 25 hektare. "Kami mengharapkan IUPR ini bisa menjadi indukan bagi IPL," kata Arifin.

Penanganan kegiatan pertambangan tanpa izin tak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Dalam Negeri.

KLHK berperan dalam pemulihan kerusakan lahan, pengendalian peredaran, serta penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri berperan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pengawasan dan penindakan oleh Polri dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK.

Dalam upaya penindakan hukum dilaksanakan melalui intervensi pemerintah dengan memberlakukan syarat dokumen penjualan komoditas tambang, melakukan pemutusan rantai pasok bahan baku dan mata rantai penjualan hasil PETI melalui koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri dan Gakkum KLHK.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup.

Kenaikan harga pasar komoditas mineral dan batu bara yang terjadi setahun terakhir membuat kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI kian marak di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah mencatat ada 3,7 juta orang melakukan aktivitas penambangan ilegal yang tersebar tersebar di 2.741 lokasi dengan rincian 96 lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, serta 2.645 lokasi tambang mineral ilegal yang tersebar merata di seluruh provinsi.

Dari total 2.741 lokasi tambang ilegal itu tercatat sebanyak 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), 133 lokasi di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP.

Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan aturan yang jelas disertai sanksi tegas terhadap penambang ilegal agar pemilik fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter tidak menampung komoditas yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

Selain itu, penguatan kewenangan dan penambahan jumlah inspektur tambang juga diperlukan supaya meningkatkan infrastruktur pengawasan tambang di Indonesia.

ANTARA

TAGS:

#Pertambangan Tanpa Izin

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gibran: Penggunaan Gim Perlu Tingkatan Umur

07 Mei 2024 - 19:20 WIB

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan penggunaan gim perlu tingkatan umur agar tidak menimbulkan dampak berbahaya.

Diskominfosantik Bina KIM Gohong Optimalkan Sektor Kerajinan Rotan

07 Mei 2024 - 19:15 WIB

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau untuk mengoptimalkan pengembangan sektor kerajinan rotan.

Dinkes Kapuas Tingkatkan Kapasitas Petugas Kesehatan Gunakan Aplikasi SITB

07 Mei 2024 - 19:10 WIB

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas tingkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menggunakan Aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis).

Asesmen Sistem Merit Diterapkan Pemkab Barito Utara Merupakan Amanat Undang-Undang

07 Mei 2024 - 19:05 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk pertama kalinya menggelar asesmen dengan sistem merit yang diikuti pejabat pengawas di lingkup pemkab setempat.

Wapres Minta Dana CSR Tepat Sasaran Guna Ciptakan Ekonomi Inklusif

07 Mei 2024 - 19:00 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta penerima danacorporate social responsibility(CSR) harus tepat sasaran guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Israel Luncurkan Operasi Kontraterorisme di Rafah

07 Mei 2024 - 18:55 WIB

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur Kota Rafah, Jalur Gaza, pada Senin malam (6/5).

Balakar 545 Kapuas Kirim Personil Bantu Pencarian Mahasiswa ULM Hilang di Mantangai

07 Mei 2024 - 18:50 WIB

Relawan Balakar 545 Kapuas turur mengirimkan personel untuk membantu pencarian seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang dikabarkan hilang di Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas saat melakukan geotagging.

Pengamat: Para Politisi akan Dewasa Sikapi Deklarasi Ganjar Oposisi

07 Mei 2024 - 18:45 WIB

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai bahwa para politisi yang ada di PDIP dan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bersikap dewasa dalam menanggapi pernyataan calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo yang akan menjadi oposisi.

24 Sniper Kopasgat TNI AU Jaga Kegiatan World Water Forum

07 Mei 2024 - 18:40 WIB

Komisi X DPR Imbau Pemerintah Pastikan KIP Kuliah Tepat Sasaran

07 Mei 2024 - 18:35 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengimbau pemerintah dan pihak universitas memastikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tepat sasaran, antara lain dengan melakukan peninjauan tahunan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia