BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus menyebutkan sampai saat ini pemerintah cenderung masih belum mengakomodir kepentingan para penambang tradisional. 

Pemerintah, kata dia, sudah sejak lama diingatkan untuk memfasilitasi para penambang tradisional untuk bisa dilegalkan secarara hukum. 

Salah satunya adalah, lanjut dia, pemerintah membantu mengurus legalitas usaha masyarakat tersebut hingga mereka legal.

“Saya sudah sejak lama suarakan bahwa pemerintah ini harus segera urus dan bantu perizinan untuk para penambang tradisional kita ini. Mulai dari UU Minerba belum direvisi sampai sekarang kewenangan pertambangan sudah ditarik ke pemerintah pusat belum juga ada kebijakan untuk mengakomodir kepentingan penambangan emas saat ini,”kata Parimus,  Rabu, 3 November 2021.

Parimus mengakui, aktivitas penambangan emas di daerah ini memang masih banyak terjadi walaupun masih kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum. 

Masyarakat juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena tidak berizin. Ada beberapa faktor, di antaranya kemampuan masyarakat untuk mengurus sendiri perizinan itu bukanlah hal yang mudah.