Selain penjamin orang asing, Muchlis menggandeng instansi pemerintah daerah, instansi vertikal maupun unsur aparat penegak hukum untuk ikut melakukan pengawasan.

“Kami berharap masing-masing anggota dapat melakukan kegiatan pengawasan orang-orang asing sesuai tugas pokok instansi masing-masing dan dapat saling bertukar informasi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 November 2021.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Intelejen Keimigrasian, M. Syukran mengingatkan diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 63 dan Pasal 118).

Di sana disebutkan setiap orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya di Indonesia.