Ini Upaya Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Masyarakat Hukum Adat di Gunung Mas

Oleh Magang 1
12 November 2021 - 20:51 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemkab Gunung Mas bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Jumat 12 November 2021.

Sekda Gumas, Yansiterson mengatakan pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung penyusunan naskah akademik serta Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA.

“Saya sangat mendukung karena ini jalur perjuangan masyarakat Dayak secara legal, konstitusional atau melalui jalur hukum,” ujar Yansiterson yang juga Ketua Panitia MHA Gumas.

Dia menuturkan direncanakan penyusunan naskah akademik serta Raperda ini ditargetkan rampung Desember 2021.

Koordinator Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Gumas, Marko Mahin mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi Permendagri No 52 Tahun 2014.

Permendagri ini berisi tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA yang mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada kesatuan MHA di wilayah administrasinya.

Pengakuan dan perlindungan itu diawali dengan embentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi keberadaan MHA sehingga dapat ditetapkan sebagai MHA.

“Pengakuan dan Perlindungan MHA menjadi hal penting karena terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan hak-hak tradisional MHA yang terdapat di Wilayah Adat yaitu Tanah Adat berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya,” imbuhnya.

Peraturan MLHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dalam Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa MHA dapat melakukan pengelolaan atas Hutan Adat dengan syarat harus memenuhi ketentuan yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Jika MHA berada dalam kawasan hutan negara atau ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

“Berdasarkan penggalian data empirik yang telah kami lakukan, sebagian besar Wilayah Adat yaitu Tanah Adat MHA di Kabupaten Gumas berada di kawasan hutan,” tukasnya. (MAGANG/B-6)

TAGS:

#Raperda Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kemendikbudristek: Satuan Pendidikan Perhatikan Siswa Kondisi Khusus

26 April 2024 - 08:20 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan siswa yang memiliki kondisi khusus agar dapat mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Erick Thohir : Timnas Indonesia U-23 Pencetak Sejarah Baru

26 April 2024 - 08:00 WIB

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur dan bangga yang luar biasa atas keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024.

Arne Slot ingin Jadi Pelatih Baru Liverpool

26 April 2024 - 07:40 WIB

UAE Dukung Indonesia untuk Maju jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2027

26 April 2024 - 07:24 WIB

Uni Emirat Arab (UEA) mendukung langkah Indonesia untuk maju menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2027 atau FIFA World Cup U-20 2027.

Xavi Hernandez Ungkap Alasannya Tetap Bertahan di Barcelona

26 April 2024 - 07:00 WIB

Xavi Hernandez mengungkapkan bahwa mendapatkan kepercayaan penuh dari semua pihak di Barcelona menjadi alasannya berubah pikiran dan bertahan di klub.

Shin Tae-yong Mainkan Nathan Sejak Awal Saat Lawan Korsel

26 April 2024 - 06:50 WIB

Pelatih tim nasional Indonesia U-23 Shin Tae-yong memainkan Nathan Tjoe-A-on sejak awal pada pertandingan perempat final Piala Asia U-23 melawan Korea Selatan, pada Kamis setempat atau Jumat dini hari WIB.

Sosialisasi Mutu Perikanan, Kepala Dislutkan Kalteng Paparkan Potensi Shrimp Estate

26 April 2024 - 06:40 WIB

Darliansjah menegaskan shrimp estate sebagai dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebagai daya ungkit perekonomian.

Kerukunan dan Toleransi untuk Dorong Percepatan Pembangunan

26 April 2024 - 06:30 WIB

Gubernur Kalteng yang diwakili Kepala Bapeddalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung mengatakan bahwa kerukunan dan toleransi akan dapat membantu mendorong percepatan pembangunan daerah.

Nadal ke Babak Kedua Madrid Open setelah Singkirkan Blanch

26 April 2024 - 06:20 WIB

Rafael Nadal menundukkan petenis muda berusia 16 tahun, Darwin Blanch, untuk melalu ke babak kedua Madrid Open 2024.

KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Katingan

26 April 2024 - 06:10 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK-RI menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Kamis, 25 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia