BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) 2030 sebesar Rp67 ribu triliun, dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp14 ribu triliun.

Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan harus dicapai, agar aksi kolektif bisa terlaksana.

“Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun disrupsi pencapaian target SDGs dipengaruhi akibat pandemi COVID-19," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Pencapaian SDGs harus melibatkan semua pihak, melalui paradigma co-creation, termasuk pendanaan melalui mekanisme co-financing.

Namun, ia menilai komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak seperti bisnis biasanya.

"Salah satu tantangan yang besar di antaranya adalah pembiayaan untuk SDGs,” tutur Suharso.

Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.