Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Indragiri Hulu Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

La Nyalla Tegaskan Desa Harus Jadi Kekuatan Ekonomi

  • Oleh ANTARA
  • 25 November 2021 - 23:59 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa desa ke depannya harus menjadi kekuatan ekonomi.

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti pada Rakernas dan HUT ke-1 Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) yang bertema 'Membangun Indonesia dari Desa', di Jakarta Kamis, mengatakan desa pun harus menjadi pencegah urbanisasi yang sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan.

“Wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya, hingga ke pemerintahan terkecil di republik ini, yaitu desa,” kata La Nyalla.

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pembangunan Indonesiasentris, yakni konsep pembangunan merata, tidak lagi fokus di Pulau Jawa.

“Program itu harus dikawal dan didorong untuk terwujud,” kata dia lagi.

La Nyalla mengatakan Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp257 triliun. Kemudian, kata dia lagi, dari 2019 hingga 2025 yang akan dialokasikan sebesar Rp400 triliun ke seluruh desa di Indonesia.

“Persoalannya bagaimana desa bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa tersebut, inilah perlunya orientasi pemangku kekuasaan di desa dan semua stakeholder di desa, harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa dan kemajuan desa,” ujarnya lagi.

Pemangku kekuasaan dan stakeholder di desa, menurut La Nyalla harus mampu menentukan potensi unggulan yang bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi. Karena, katanya antara satu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan potensi.

“Kesepakatan itu harus lahir dari stakeholder di desa, bukan dari program pemerintah di atas desa, bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun. Karena yang lebih tahu potensi desa adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan top down, tapi bottom up,” katanya pula.

Berita Terbaru