"Masalah sumber daya manusia karyawan, PDAM Tirta Janang saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai operator atau pengelola dengan prinsip mengedepankan kepentingan umum atau pelanggan. Terkait tugas dan fungsi tersebut di atas ada banyak faktor penghambat sehingga PDAM Tirta Janang terlihat tidak ada tenaga kerja yang mumpuni," tuturnya.

Wabup menjelaskan, letak permasalahan di atas adalah infrastuktur, yakni mulai instalasi air baku sampai dengan instalasi distribusi sering mengalami gangguan yang tidak terduga karena belum pernah dilaksanakan peremajaan.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, Wabup menjelaskan, PDAM dengan Perda Nomor 2
Tahun 2004 telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan air bersih terhadap masyarakat atau pelanggan walaupun dengan keterbatasan infrastruktur.

"Selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan
desember 2021 PDAM pernah mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah daerah, namun memperhatikan keuangan daerah serta belum adanya dasar aturan terkait dengan penyertaan modal
tersebut di atas, PDAM kemudian hanya mendapatkan dana subsidi
selisih tarif sebesar Rp 600 juta per tahun. Dana subsidi tersebut dipergunakan untuk pembayaran listrik yang digunakan PDAM," paparnya.

Dia berharap setelah Perda PDAM Tirta Janang nanti disetujui maka rencana pengajuan penyertaan modal pemerintah daerah bisa dibahas kembali.

Terakhir, menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat Wabup menyatakan, harapan kepala daerah manajemen PDAM Tirta Janang mulai dari direksi sampai pada karyawan agar dibina
dengan sungguh-sungguh karena jika kualitas pelayanan PDAM semakian baik dan berkualitas maka masyarakat Barito Timur bisa berminat untuk menjadi pelanggan sehingga jumlah pelanggan setiap tahun terus naik. (BOLE MALO/B-5)