Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Akademikus: Penamaan "Nusantara" Momentum Kembalikan Mentalitas Bangsa

  • Oleh ANTARA
  • 29 Januari 2022 - 10:15 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Penamaan "Nusantara" pada ibu kota negara (IKN) baru sebagai gambaran bangsa ini yang disatukan oleh semangat persatuan sebagai benteng kokoh dari keragaman budaya, suku, etnis, bahasa, dan agama, kata dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Wachid Ridwan.

Wachid Ridwan mengemukakan bahwa nama IKN ini juga menyiratkan makna cita-cita untuk mengembalikan spirit kejayaan Nusantara dan mentalitas bangsa sebagai bangsa yang unggul dan berjaya seperti dahulu kala.

"Mentalitas itu yang harus terus kita bangun karena tantangan bangsa ke depan akan lebih bervariatif dan kompleks," ujar Wachid, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa mentalitas yang perlu kembali dibangun ialah mentalitas bangsa yang sama seperti pada saat founding fathers bangsa ini memperjuangkan hingga memproklamasikan kemerdekaan.

Menurut dia, semangat yang tercermin pada saat itulah yang perlu menjadi pijakan untuk mengembalikan mentalitas bangsa.

"Pijakan utama itu menurut saya, ya, semangat kejiwaan, semangat kebersamaan, semangat keberagamaan, dan semua yang terjadi selama proses bagaimana founding fathers kita itu yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, spirit itulah yang perlu kita bangun lagi," katanya.

Terkait pro dan kontra Undang-Undang (UU) IKN, Sekretaris Badan Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) ini menilai sebagai sebuah hal yang wajar dalam dunia demokrasi.

"Saya kira dalam dunia demokrasi seperti ini, polemik-polemik yang semacam itu adalah sesuatu yang biasa. Akan tetapi, jangan sampai ada kekerasan," ujarnya.

Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang mudah. Namun, bagaimanapun UU IKN telah disahkan menjadi sebuah konsensus oleh Pemerintah.

Wachid memandang perlu masyarakat mendukung dan berpartisipasi terkait dengan kebijakan tersebut.

"Kita semua perlu mendukung, perlu ikut serta berpartisipasi. Yang saya maksudkan ini adalah adanya pengawasan. Jadi, tetap harus ada pengawasan dan harus ada kritik yang membangun," kata Wachid.

Berita Terbaru