BORNEONEWS, Sampit  -  Program ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur harus digarap secara serius.

Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi mengatakan, pemerintah melalui dinas terkait jangan hanya membuat program di atas kertas saja yang dibahas di DPRD pada saat pembahasan anggaran namun tidak dilaksanakan.

Ia meminta program ketahanan pangan ini benar-benar dilaksanakan baik itu bersifat fisik maupun non fisik, apalagi jika menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat banyak.

Menurutnya, jika  menyangkut hidup orang banyak maka hal itu wajjb dilaksakan. Jangan sampai nanti ketika sudah melewati tahun anggaran baru bergegas dilaksanakan, yang akhirnya berujung menjadi silpa.

Ia mencontohkan, di salah satu desa yakni Desa Pahirangan, masyarakat sudah mengusulkan peningkatan lahan pertanian namun tidak digubris.

"Padahal sangat jelas dalam ketentuan  sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022," katanya, 4 Februari 2022