BORNEONEWS, Pulang Pisau - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau, bersama Dinas Pertanian memberikan sosialisasi dan penerangan hukum kepada pengelola hibah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di kawasan food estate.

Hal ini bertujuan agar pengelolaan hibah yang diberikan menjadi tepat sasaran, bermanfaat dan menghindari terjadinya penyimpangan, sehingga penerima bisa bertanggungjawab secara formil dan materiil. 

Selain itu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum sehingga penerima dan pengelola hibah terhindar dari perbuatan menyimpang yang beresiko hukum.

Kepala Kejari Pulang Pisau, Priyambudi mengatakan ada hal yang perlu dicatat bahwa alsintan yang didistribusikan tersebut tidak dipungut biaya apapun dan oleh pihak manapun. 

Begitu juga kepada penerima bantuan tidak diperbolehkan melakukan jual beli, memindah tangankan dan menyewakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi.

"Bila pengurus UPJA tidak melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawab, bahkan melakukan penyimpangan dan melanggar peraturan. Pengurus tersebut dapat terancam dengan sanksi, baik itu administrasi, pidana atau perdata," tegasnya.