Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

Oleh ANTARA
26 Februari 2022 - 22:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu 26 Februari 2022.

Mu'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.

Ia menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.

"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.

"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," katanya.

Sementara itu Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.

Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.

"Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik," katanya.

ANTARA

TAGS:

#Penundaan Pemilu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Warga Gunung Mas Berbondong-bondong Saksikan Kejurnas Grasstrack

05 Mei 2024 - 16:50 WIB

Masyarakat Kabupaten Gunung Mas berbondong-bondong melihat Kejurnas Grasstrack Region IV Kalimantan Putaran I yang diselenggarakan di Sirkuit Antang Sakti Kuala Kurun, Minggu, 5 Mei 2024.

Kuwu Minta Perda P4GN Dimaksimalkan untuk Memberantas Narkoba

05 Mei 2024 - 16:40 WIB

Pemberantasan narkoba harus benar-benar bisa mendapat perhatian serius oleh semua pihak terkait utamanya yakni aparat penegak hukum.

Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara Juga untuk Lestarikan Budaya

05 Mei 2024 - 16:30 WIB

Rumah Pintar Taman Askari Kapuas baru-baru ini sukses mengadakan lomba fashion show busana adat nusantara, dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024, bertempat di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Dewan Dorong Semua Pihak Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kalteng

05 Mei 2024 - 16:20 WIB

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mendorong semua pihak untuk bersinergi dan bergerak bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng.

Puluhan Wartawan Perdalam Penulisan Ekonomi bersama BI Kalteng di Yogyakarta

05 Mei 2024 - 16:10 WIB

Rekan Pelaku Tidak Terlibat Penganiayaan Taruna STIP

05 Mei 2024 - 16:00 WIB

Korban meninggal akibat kekurangan oksigen yang dialaminya usai dianiaya pelaku dengan tangan kosong hingga korban pingsan.

Dewan Harap Pemprov Bangun Gedung Tetap KONI Kalteng

05 Mei 2024 - 15:51 WIB

Selain itu dalam upaya membangun gedung KONI ini, Rasyid menyarankan apabila memang Pemprov Kalteng terkendala anggaran ada baiknya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait misalnya swasta serta pemerintah pusat melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora).

Keluarga Taruna Tewas Dianiaya akan Tuntut Pertanggung Jawaban STIP

05 Mei 2024 - 15:41 WIB

Ia meminta pertanggung jawaban kampus atas kejadian yang menghilangkan nyawa dari keluarganya dan meminta pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya