BORNEONEWS, Palangka Raya - Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi  dengan terdakwa Gunawan Samsi selaku Kepala Desa Dadahup kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Selasa, 1 Maret 2022.

Dalam sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Irfanul Hakim tersebut, jaksa penuntut umum dari Cabjari Kapuas di Palingkau menghadirkan 3 saksi yakni Camat Dadahup, staf kecamatan, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapuas.

Kacabjari Kapuas di Palingkau, Amir Giri Muryawan usai persidangan mengatakan, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, pereturan desa seputar pungutan SPT tidak sesuai dengan mekanisme.

"Saksi ini menerangkan terkait perdes, terungkap bahwa tentang pungutan desa yang dilakukan terdakwa itu tidak diketahui dan tidak pernah dilaporkan ke kecamatan ataupun kabupaten," kata Amir Giri Muryawan.

Keterangan yang diberikan cakat dan kepala dinas pun sesuai. Kadis juga tidak mengetahui adanya perdes tersebut dan juga tidak pernah dilaporkan.

Kadis PMD juga menyatakan pemerintahan desa harus berpedoman pada Perda No 4 tahun 2018.

"Perdes yang dikeluarkan terdakwa tidak sesuai dengan mekanisme yang ada," jelasnya.