Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Kalteng Dorong Pemda Aktifkan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Terpencil

  • Oleh Donny Damara
  • 01 April 2022 - 15:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mendorong pemda di provinsi ini supaya dapat memgaktifkan kembali fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) khususnya di wilayah terpencil.

Dia mengatakan, mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan itu guna untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, sebab keberadaan pustu sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan pertama ketika mengalami gangguan kesehatan.

"Keberadaan pustu juga perlu dan menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah kesehatan yang selama ini terus terjadi di Kalteng, seperti stunting atau anak kekurangan gizi," kata Wakil Ketua Komisi I ini, Jumat, 1 April 2022.

Dia menjelaskan, pustu sangat dibutuhkan masyarakat terlebih bagi masyarakat yang yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga memiliki akses jalan dengan medan yang sulit dilewati atau mengalami kerusakan.

"Contohnya seperti di Desa Tumbang Bahanei, disana kondisi medan atau jalannya sulit dilewati karena harus melewati perbukitan. Jadi pustu disana sangat diperlukan masyarakat, agar pelayanan kesehatan pada masyarakat tetap jalan," ujarnya.

Dirinya berharap, pemerintah kabupaten supaya dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terutama untuk membahas masalah yang berkaitan dengan fasilitas pendukung, baik berupa sinyal maupun listrik yang selama ini menjadi kendala bagi tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil.

Dia menyebut, pihaknya pun siap untuk membantu pemerintah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan sebagai upaya mengakomodasi dalam rangka mengatasi setiap kendala. Agar fasilitas pendukung segera direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga pelayanan kesehatan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

"Masyarakat itu tidak tahu menahu apakah itu dari pusat atau daerah, yang mereka minta ada fasilitas itu dibangun dan bisa dinikmati. Kalau memang kewenangan pusat, maka bisa dikoordinasi dan diajukan ke pusat. Kami juga siap membantu untuk mengakomodasi melalui pokir," tandasnya. (DONNY D/B-7)

Berita Terbaru