Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ketua DPRD Kalteng Minta Pelayanan Samsat Dimaksimalkan

  • Oleh Donny Damara
  • 06 April 2022 - 16:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno meminta pelayanan Samsat yang ada di wilayah Kalteng supaya dapat dimaksimalkan guna untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Dia mengatakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 telah ditentukan target pendapatan melalui sektor pajak, oleh karenanya untuk mengejar target itu perlu optimalisasi kebijakan serta sinergitas dari pihak terkait baik Kepolisian, Dispenda Kalteng, dan juga Jasa Raharja.

"Kami berharap adanya sinergitas dan optimalisasi kebijakan supaya pelayanan di Samsat bisa lebih baik. Inovasi yang dapat mempermudah pelayanan perlu dilakukan, sehingga masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu," ujarnya, Rabu, 6 April 2022.

Dia mengungkapkan, pada saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke luar daerah khususnya mengunjungi kantor Samsat mereka mendapati pelayanan cepat yang diberikan kepada masyarakat serta fasilitas yang dimiliki juga sangat bagus, dan hal itulah yang diharapkan bisa diimplementasikan di Kalteng.

Wiyatno pun tidak menampik jika ada terobosan yang dilakukan dalam memudahkan pembayaran pajak, yakni melalui Aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas), sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar kendaraan bermotornya.

Akan tetapi, hal itu juga masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Pasalnya, penggunaan aplikasi sangat membantu masyarakat di perkotaan, namun masih menimbulkan kendala bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

"Belum lama ini kami sempat berkunjung ke Samsat di Kalsel. Disana pelayanan cukup cepat, sarana dan prasarananya juga memadai, harapan kami hal itu bisa menjadi referensi Samsat di wilayah di Kalteng agar bisa memberikan pelayana prima," ucapnya.

"Sehingga, keluhan pelayanan dari masyarakat tidak ada lagi. Karena, ini meyangkut sinergisitas dari semua pihak terkait, terkadang Pemprov yang tidak ontime, kadang dari kepolisian yang tidak ontime, dan sebagainya," tandasnya. (DONNY D/B-5)

Berita Terbaru