Namun yang dirasa cukup membebani warga, adalah adanya penarikan retribusi bagi warga yang membuang sampah di Bank Sampah Jalan G Obos XII.

"Retribusi di sana sekitar Rp 125 Ribu per bulan. Kalau bisa para anggota DPRD dukung kami agar tak ada lagi retribusi seperti itu. Kami warga Kelurahan Menteng sangat mendukung upaya Pemko menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tapi adanya retribusi seperti itu cukup membebani masyarakat," jelasnya.

Lalu Ketua RT V RW XIII di Jalan Ir Sukarno, Tenung yang juga ketua Posyandu Balita Melati berharap agar DPRD bisa memfasilitasi perbantuan terhadap posyandu-posyandu yang ada di wilayah setempat. Di Posyandu Balita Melati, kini sangat membutuhkan adanya bantuan berupa alat timbangan dan pengukur tinggi badan yang akurat.

"Selama ini kami hanya memakai timbangan dacing biasa dan meteran kain untuk melayani puluhan balita di wilayah kami. Semoga para wakil rakyat bisa memperhatikan ini," tuturnya.

Sementara itu pimpinan rombongan Dapil II, Dudie B Sidau menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat Kelurahan Menteng yang masuk melalui kegiatan reses.

Kemudian Vina Panduwinata, anggota Komisi A DPRD dari Dapil II turut menanggapi terkait pengelolaan sampah yang dikeluhkan masyarakat. Ia mendorong agar pihak kelurahan bisa segera berkomunikasi bersama pengelola Bank Sampah dan dinas teknisnya.

"Terlebih dengan adanya Perda Nomor 1/2017 tentang Pengelolaan Sampah, sudah bisa mengakomodir kebutuhan pemerintah dan masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kalau soal penarikan retribusi, saya kira jangan sampai susahkan kita yang mau membantu menciptakan lingkungan bersih," pungkasnya. (HENDRI/B-7)